Proyek Strategis Kalteng Dikebut, Pemda Diminta Waspadai Keterlambatan

Menjelang akhir tahun anggaran 2026, Pemprov Kalteng memperkuat pengawasan realisasi fisik dan keuangan serta meminta perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian proyek strategis dan program prioritas.

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memperketat pengawasan proyek strategis dan program prioritas daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian realisasi fisik dan keuangan, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai target.

Penguatan pengendalian itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng per 31 Oktober 2026 di Palangka Raya, Rabu (18/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, perangkat daerah terkait bersama pemerintah kabupaten dan kota menandatangani kesepakatan penyelesaian Proyek Strategis Daerah (PSD) dan Program Prioritas Huma Betang.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng Flederyck mengatakan, pengendalian pelaksanaan pembangunan perlu diperkuat, terutama ketika waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Setiap perangkat daerah diminta mencermati perkembangan pekerjaan, membandingkan realisasi fisik dengan penyerapan keuangan, serta segera mengidentifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu target penyelesaian.

Perhatian khusus juga diarahkan pada potensi deviasi antara target dan realisasi. Ketidaksesuaian tersebut perlu diketahui sejak dini agar langkah perbaikan dapat segera dilakukan dan tidak berujung pada keterlambatan penyelesaian proyek.

Pengawalan PSD dan Program Prioritas Huma Betang mencakup pemantauan jadwal pekerjaan, pemetaan potensi risiko, serta penyusunan laporan perkembangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi berkala dengan Biro Administrasi Pembangunan juga diminta terus dilakukan agar kendala di lapangan dapat segera ditangani.

Kesepakatan yang ditandatangani dalam Rakor tersebut memuat komitmen seluruh pihak untuk menyelesaikan proyek secara tepat waktu, sesuai standar mutu, tepat sasaran, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota juga menyepakati penyampaian laporan perkembangan secara rutin dan akuntabel kepada Biro Administrasi Pembangunan.

Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan perangkat daerah yang menangani PSD dan Program Prioritas Huma Betang bersama pemerintah kabupaten/kota yang hadir dalam Rakor. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat tanggung jawab lintas instansi dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana.

Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng sendiri memiliki tugas membantu Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dalam mengendalikan dan memantau pelaksanaan pembangunan daerah. Peran tersebut menjadi penting untuk memastikan perkembangan proyek dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terkoordinasi.

Informasi mengenai kesepakatan tersebut disampaikan Multimedia Center Kalimantan Tengah, sebagaimana diberitakan Multimedia Center, Kamis (19/11/2026).

Melalui pengawasan yang lebih terarah dan pelaporan berkala, Pemprov Kalteng berharap potensi hambatan pelaksanaan pembangunan dapat diketahui lebih cepat. Penyelesaian proyek strategis dan program prioritas secara tepat waktu diharapkan tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *