Pemprov Kalsel mengawasi rehabilitasi 456 rumah korban bencana di 12 kabupaten/kota dengan alokasi bantuan Rp20 juta per unit dan target penyelesaian pada akhir Desember 2026.
BANJARMASIN – Sebanyak 456 rumah korban bencana di Kalimantan Selatan (Kalsel) direncanakan mendapat program rehabilitasi sepanjang 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel memperketat pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar bantuan tepat sasaran, penggunaan anggaran sesuai peruntukan, dan seluruh rumah dapat diselesaikan sesuai target.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel melakukan monitoring dan evaluasi di sejumlah kabupaten dan kota. Pengawasan tersebut mencakup kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, penggunaan material, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Kepala Disperkim Kalsel Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Isma Agrianti menjelaskan, keberhasilan program rehabilitasi rumah tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga perencanaan dan keterlibatan masyarakat sejak tahap pengusulan.
Sebagaimana diberitakan Multimedia Center Kalsel, Kamis (19/11/2026), Isma menyebut Disperkim Kalsel juga menyosialisasikan aplikasi Si Imah untuk memperluas akses informasi masyarakat mengenai program perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah melalui kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana tata cara mengusulkan bantuan, kriteria yang harus dipenuhi, sistem pembiayaan, hingga siapa saja yang berhak menerima bantuan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelas, Isma, Kamis (19/11/2026).
Menurut Isma, bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp20 juta per unit memiliki pembagian anggaran Rp17,5 juta untuk pembelian bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja. Skema tersebut membuat dukungan swadaya masyarakat diperlukan agar perbaikan rumah dapat dituntaskan secara optimal.
“Karena itu, kita mendorong masyarakat untuk bergotong royong dan berswadaya. Misalnya, apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, masyarakat dapat turut membantu sehingga rumah yang sebelumnya tidak layak huni bisa menjadi rumah yang layak huni,” ungkapnya.
Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah penyimpangan penggunaan bantuan. Disperkim Kalsel ingin memastikan material yang dibeli dan pekerjaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi rumah penerima.
“Dengan adanya dukungan swadaya masyarakat, diharapkan setiap unit rumah dapat diselesaikan sesuai standar dan tujuan program,” ungkapnya.
Dari total rencana 456 unit rumah, sebanyak 313 unit berasal dari alokasi anggaran murni, dengan 225 unit yang dapat dikerjakan. Sementara itu, sekitar 88 unit lainnya direncanakan melalui tambahan anggaran perubahan.
Disperkim Kalsel menargetkan pekerjaan yang bersumber dari anggaran murni dapat diselesaikan dengan baik. Adapun sisa pekerjaan dan tambahan unit melalui anggaran perubahan diharapkan rampung pada akhir Desember 2026.
“Karena itu, kita harus terus melakukan monitoring. Kami juga mengajak teman-teman dari Inspektorat untuk turut melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan di lapangan benar-benar sesuai dengan perencanaan dan target yang ingin dicapai,” katanya.
Isma menegaskan, pengawasan program berfokus pada dua hal, yakni memastikan penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria serta menjamin pekerjaan rehabilitasi selesai tepat waktu.
Melalui pengawasan berkelanjutan dan dukungan gotong royong masyarakat, Pemprov Kalsel berharap rehabilitasi ratusan rumah korban bencana dapat berjalan sesuai sasaran. Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi warga terdampak. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan