Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mendukung tuntutan kenaikan UMP 2027 menjadi Rp5,7 juta setelah menilai upah sekitar Rp4 juta tidak lagi sebanding dengan kebutuhan hidup pekerja yang terus meningkat.
SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mendukung tuntutan serikat buruh agar Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2027 ditetapkan sebesar Rp5,7 juta per bulan. Dukungan tersebut didasari meningkatnya biaya hidup dan harga kebutuhan pokok yang dinilai membuat upah sekitar Rp4 juta tidak lagi mencukupi kebutuhan pekerja.
Agusriansyah menilai standar upah minimum di Kaltim idealnya berada di atas Rp5 juta per bulan. Menurutnya, penyesuaian upah diperlukan agar pendapatan pekerja sejalan dengan kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan, sandang, tempat tinggal, dan transportasi.
“Belanja-belanja sudah pada naik, seperti kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan biaya sandang dan pangan juga sudah meningkat. Jadi, menurut saya Rp4 juta itu sudah tidak layak untuk wilayah Kaltim. Minimal Rp5 juta ke atas,” ujar Agusriansyah kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Tengku Umar, Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Sebagai dasar pertimbangannya, Agusriansyah memaparkan simulasi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja yang mencapai Rp5,5 juta per bulan. Simulasi tersebut mencakup tujuh komponen pengeluaran, mulai dari kebutuhan makan, hunian, transportasi, utilitas, kesehatan, sandang dan sosial, hingga tabungan.
Dalam perhitungannya, kebutuhan makan diperkirakan mencapai Rp1,8 juta per bulan, sedangkan biaya hunian sebesar Rp1,2 juta. Sementara itu, kebutuhan transportasi dialokasikan Rp650 ribu dan biaya utilitas, termasuk listrik serta kebutuhan penunjang lainnya, sebesar Rp450 ribu.
Adapun kebutuhan kesehatan diperkirakan sebesar Rp350 ribu, sementara pengeluaran untuk sandang dan kegiatan sosial mencapai Rp450 ribu. Agusriansyah juga memasukkan alokasi tabungan sebesar Rp600 ribu per bulan sebagai bagian dari simulasi kebutuhan pekerja.
“Simulasi kebutuhan hidup layak yakni makan Rp1,8 juta, untuk hunian Rp1,2 juta, transportasi Rp650.000, utilitas Rp450.000, kesehatan Rp350.000, sandang dan sosial Rp450.000, tabungan Rp600.000, jadi total rp5.500.000 per bulan,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Sebagai perbandingan, UMP Kaltim 2026 ditetapkan sebesar Rp3.762.431 per bulan. Sementara itu, hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim pada Kamis (19/11/2026) menghasilkan rekomendasi UMP 2027 sebesar Rp4.046.360 per bulan, atau meningkat sekitar 7,02 persen. Angka tersebut masih menunggu penetapan resmi gubernur.
Dengan demikian, rekomendasi UMP 2027 tersebut masih berada di bawah simulasi kebutuhan hidup Rp5,5 juta yang disampaikan Agusriansyah. Selisihnya mencapai Rp1.453.640 per bulan.
Agusriansyah menegaskan bahwa persoalan kenaikan upah bukan semata-mata berkaitan dengan tuntutan serikat pekerja, melainkan juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan perhatian serius terhadap aspirasi pekerja. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
“Ini harus menjadi perhatian serius Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk para pemangku kepentingan di pemerintah daerah. Kalau untuk menyejahterakan warga saja tidak mampu, ini merupakan kegagalan kepemimpinan,” tutup Agusriansyah. [] (ADV)
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan