Pemprov Kalteng dan Pemkab Seruyan menyelaraskan revisi RTRW dengan menitikberatkan kesesuaian kebijakan, kepastian investasi, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan ruang.
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menyelaraskan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mencegah tumpang tindih kebijakan pemanfaatan lahan sekaligus memberikan kepastian arah pembangunan daerah.
Sinkronisasi dan evaluasi substansi revisi RTRW Kabupaten Seruyan tersebut digelar di Aula Manggatang Tarung, lantai II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, Kamis (19/11/2026). Pembahasan melibatkan perangkat daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten serta instansi terkait, termasuk Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan sinkronisasi dari Dinas PUPR Seruyan. Proses tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021.
Kepala Dinas PUPR Kalteng Juni Gultom mengatakan, keselarasan dokumen tata ruang kabupaten dan provinsi diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. RTRW menjadi pedoman penting dalam mengatur pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Sinkronisasi muatan kedua dokumen ini sangat penting agar kebijakan dan rencana tata ruang pada tingkat kabupaten dapat selaras dengan kebijakan dan rencana tata ruang pada tingkat provinsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun ketidaksesuaian peruntukan ruang,” ujarnya.
Menurut Juni, terdapat lima aspek yang harus diperhatikan dalam proses penyelarasan. Aspek tersebut mencakup kesesuaian kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur dan pola ruang, kawasan strategis serta program prioritas pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, hingga kesesuaian data dan informasi spasial.
Ia menegaskan, pembahasan revisi RTRW tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administratif dan teknis. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman serta membangun komitmen antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kita ingin agar pembangunan di Kabupaten Seruyan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian yang saling mendukung dalam kerangka pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Juni berharap, pembahasan bersama dapat mengidentifikasi perbedaan substansi dan persoalan strategis yang masih membutuhkan penyelesaian. Kesepakatan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang dan penggunaan data spasial juga diharapkan menjadi dasar penyempurnaan dokumen revisi.
“Dokumen RTRW yang baik bukan hanya dokumen yang lengkap secara administratif dan teknis, tetapi juga dokumen yang realistis, responsif terhadap dinamika pembangunan, mampu memberikan kepastian ruang bagi investasi, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan Multimedia Center Kalimantan Tengah, Kamis (19/11/2026), penyelarasan tersebut diharapkan menghasilkan dokumen tata ruang yang dapat menjadi acuan pembangunan Seruyan sekaligus mendukung kebijakan pembangunan di tingkat provinsi.
Dengan adanya kesesuaian perencanaan, pemanfaatan ruang di Seruyan diharapkan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi dan masyarakat, serta tetap memperhatikan perlindungan kawasan dan keberlanjutan lingkungan. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan