Hasil evaluasi kematangan organisasi 2026 menunjukkan sejumlah perangkat daerah Bontang masih harus melengkapi indikator pelayanan, kompetensi pegawai, analisis kebijakan, dan manajemen risiko.
BONTANG – Sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang masih perlu membenahi standar pelayanan, kompetensi pegawai, dan manajemen risiko meskipun hasil penilaian kematangan organisasi 2026 secara umum berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Perbaikan tersebut menjadi pekerjaan lanjutan agar capaian administrasi benar-benar sejalan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Temuan itu disampaikan dalam Ekspose Hasil Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026 yang digelar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (20/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Sony Suwito Adicahyono, mengatakan penilaian kematangan organisasi tidak cukup hanya melihat kelengkapan struktur kelembagaan. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan aparatur menjalankan tugas secara efektif, efisien, serta akuntabel juga menjadi bagian penting dalam evaluasi.
“Organisasi harus mampu bekerja secara optimal. Bukan hanya strukturnya yang baik, tetapi juga orang-orang di dalamnya harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Sony dalam arahannya, sebagaimana diberitakan Setda Bontang, Jumat (20/11/2026).
Ia meminta setiap perangkat daerah menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan organisasi sekaligus memperbaiki indikator yang belum terpenuhi. Pembenahan tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap efektivitas pemerintahan dan mutu pelayanan publik.
Kepala Bagian Organisasi Setda Bontang, Diny Prathiwi, menjelaskan penilaian mencakup 11 aspek, yakni perencanaan, pemantauan dan evaluasi, mutu layanan, standar operasional prosedur (SOP) layanan, pengembangan pegawai, analisis kebijakan, manajemen sumber daya, manajemen risiko, pengukuran kinerja aparatur, inovasi, serta kerja sama.
Hasil evaluasi menunjukkan masih ada sejumlah indikator yang perlu dilengkapi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembaruan dan evaluasi SOP pelayanan, peningkatan kompetensi pegawai, penyusunan analisis kebijakan, serta penerapan manajemen risiko.
Perangkat daerah juga diminta menyusun dan melaksanakan dokumen pengembangan kompetensi pegawai secara terencana, termasuk Individual Development Plan (IDP) atau rencana pengembangan individu.
Diny menerangkan, kematangan organisasi dibagi menjadi lima tingkatan, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Penentuan level tidak semata-mata berdasarkan akumulasi nilai, tetapi juga mensyaratkan terpenuhinya seluruh indikator pada setiap tingkatan. Dengan demikian, perangkat daerah belum dapat naik ke level berikutnya jika masih ada persyaratan pada level sebelumnya yang belum dipenuhi.
Penilaian mandiri tersebut telah dilaksanakan pada 17 September hingga 2 Oktober 2026. Prosesnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
Forum yang diikuti perwakilan perangkat daerah dan camat se-Bontang itu memberikan kesempatan kepada masing-masing unit untuk menyempurnakan dokumen serta melengkapi indikator yang masih kurang hingga Rabu pekan berikutnya. Setelah itu, hasil penilaian akan difinalisasi dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk proses penilaian lebih lanjut.
Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa tingginya skor belum otomatis menunjukkan seluruh aspek organisasi telah berjalan optimal. Konsistensi pembenahan prosedur, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan tata kelola diperlukan agar penilaian kematangan benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan berkualitas bagi masyarakat Bontang. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan