DPRD Kukar meminta kurator kepailitan Kalpataru Group memperjelas status lahan warga yang belum dibebaskan agar petani sawit tetap dapat menjalankan usaha mereka.
KUTAI KARTANEGARA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, mendesak kurator kepailitan eks Kalpataru Group mengajukan persoalan sengketa lahan masyarakat ke pengadilan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperjelas status tanah warga yang diduga masuk dalam penguasaan perusahaan meskipun belum pernah dibebaskan atau dibayar.
Anggota DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan (Dapil) II itu menilai penyelesaian melalui pengadilan dapat menjadi alternatif untuk memperoleh kepastian hukum atas lahan yang diklaim masyarakat. Pasalnya, mekanisme penetapan tanah terlantar dinilai berpotensi membutuhkan waktu lebih panjang.
“Makanya saya sarankan itu ke tim kurator supaya ke pengadilan. Mereka mengajukan lagi ke pengadilan bahwa ada lahan-lahan warga yang masuk Kalpataru, tetapi tidak dibebaskan dan tidak dibayari. Nah, itu kembalikan saja ke warga,” ujarnya di Tenggarong, Kamis (19/11/2026).
Menurut Idham, kejelasan status kepemilikan lahan diperlukan agar masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber penghidupan sebagian warga di wilayah terdampak.
Ia mengkhawatirkan penghentian aktivitas pengelolaan lahan secara menyeluruh oleh kurator akan berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat. Terlebih, menurutnya, tidak semua lahan yang masuk dalam kawasan pengelolaan Kalpataru Group telah melalui proses pembebasan dan pembayaran kepada pemiliknya.
“Ini supaya warga tetap usahanya jalan. Warga kita ini harapannya hanya di sawit sekarang ini. Kalau ini dihentikan oleh kurator, mereka tidak bisa bekerja. Warga kita makan apa?” katanya.
Idham menegaskan pentingnya membedakan lahan yang telah dibebaskan secara sah oleh perusahaan dengan tanah yang masih diklaim masyarakat. Menurutnya, lahan yang telah dibebaskan dapat ditangani kurator sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan lahan yang belum dibebaskan memerlukan penyelesaian status hak terlebih dahulu.
“Kalau yang dibebaskan Kalpataru, ya silakan, tidak masalah. Mereka mau mengelola apa itu tidak masalah,” ucapnya.
Sengketa lahan eks Kalpataru Group dilaporkan terjadi di sejumlah kecamatan di Kukar, antara lain Marang Kayu, Muara Badak, Sebulu, Muara Kaman, dan Tenggarong Seberang. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kepastian penguasaan tanah sekaligus keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kalpataru Group yang disebut terdiri atas delapan perusahaan telah dinyatakan pailit. Penanganan harta pailit perusahaan berada dalam kewenangan kurator sesuai ketentuan kepailitan. Namun, persoalan status tanah yang diklaim masyarakat masih memerlukan kejelasan hukum, khususnya terkait apakah tanah tersebut termasuk dalam harta pailit.
Idham berharap langkah hukum yang ditempuh kurator dapat mempercepat penyelesaian sengketa sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Apabila upaya melalui pengadilan tidak membuahkan hasil, ia mengusulkan agar persoalan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
“Kalau jalur pengadilan tadi kurator tidak bisa mewujudkan itu, atau ditolak pengadilan, mau tidak mau supaya cepat ya ketemu Presiden saja,” tuturnya. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan