Kemnaker menggandeng Indosat Ooredoo Hutchison dan PT IWIP membangun pusat pengembangan talenta di Bekasi yang ditargetkan melayani ribuan penyandang disabilitas setiap tahun guna memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja.
JAWA BARAT – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Indosat Ooredoo Hutchison dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) resmi memulai pembangunan Pusat Pengembangan Talenta Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis (19/11/2026). Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan yang mampu melayani ribuan penyandang disabilitas setiap tahun untuk memperluas akses mereka terhadap dunia kerja.
Dimulainya pembangunan fasilitas tersebut diresmikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bersama pimpinan kedua perusahaan dalam rangkaian Pekan Talenta Inklusif 2026 yang berlangsung di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bekasi.
Pusat pengembangan talenta tersebut diharapkan menjadi sarana peningkatan kompetensi sekaligus percontohan bagi dunia usaha dalam menyediakan akomodasi yang layak, menciptakan lingkungan kerja inklusif, dan membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin kesempatan yang adil bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.
Menurutnya, penyandang disabilitas harus memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, bukan atas dasar belas kasihan.
“Kami ingin mereka hadir dan diterima di perusahaan karena memang memiliki keterampilan, bukan karena dikasihani,” ujar Yassierli dalam sambutannya.
Yassierli menilai pengembangan keterampilan menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas partisipasi penyandang disabilitas di dunia kerja. Karena itu, fasilitas pelatihan perlu didukung kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas penyandang disabilitas.
Ia juga mengajak mitra industri dan pemerintah daerah memperluas kerja sama agar semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, dan kesempatan bekerja sesuai kemampuan masing-masing.
Pembangunan pusat talenta tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ketenagakerjaan inklusif yang tidak hanya mempersiapkan calon pekerja, tetapi juga mendorong kesiapan perusahaan dalam menerima tenaga kerja penyandang disabilitas.
Sementara itu, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Netty Prasetiyani, menilai perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas harus disertai perubahan cara pandang masyarakat dan dunia usaha.
Menurutnya, pendekatan yang selama ini didasarkan pada belas kasihan (charity-based) perlu diarahkan menjadi pendekatan berbasis pemenuhan hak (rights-based). Dengan demikian, penyandang disabilitas dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan, potensi, dan hak yang setara dalam memperoleh pekerjaan.
Netty menegaskan bahwa mempertemukan pencari kerja penyandang disabilitas dengan perusahaan belum cukup untuk mewujudkan ketenagakerjaan inklusif. Dunia usaha juga harus memastikan lingkungan kerja, fasilitas, dan sistem pekerjaan dapat diakses oleh pekerja dengan beragam kondisi disabilitas.
Ia menyebut penyesuaian tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas tuli, netra, maupun intelektual agar setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan tugasnya secara optimal.
“Hambatan itu bukan karena teman-teman disabilitas tidak punya potensi dan kompetensi, tetapi dunia usaha harus menyesuaikan,” kata Netty.
Upaya peningkatan kesempatan kerja tersebut menjadi penting mengingat penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di sektor formal masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 yang disampaikan Kemnaker, dari 1.173.066 pekerja penyandang disabilitas, sebanyak 393.916 orang atau 33,58 persen bekerja di sektor formal.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperluas akses pelatihan sekaligus meningkatkan kesiapan dunia usaha dalam menyediakan lingkungan kerja yang inklusif.
Melalui pembangunan Pusat Pengembangan Talenta Penyandang Disabilitas di Bekasi, pemerintah bersama mitra industri diharapkan dapat memperkuat keterampilan pencari kerja penyandang disabilitas, memperluas peluang penempatan kerja, serta mendorong perusahaan menjadikan kesetaraan dan aksesibilitas sebagai bagian dari budaya kerja. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan