Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Polisi mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan Pertalite bersubsidi di HSS, termasuk praktik pembelian berulang dan penimbunan untuk dijual kembali, dengan barang bukti 1.015 liter dari kasus pertama serta 60 liter dari kasus kedua.
HULU SUNGAI SELATAN – Praktik pembelian Pertalite secara berulang untuk ditimbun dan dijual kembali diduga ikut memicu antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel). Kepolisian mengungkap dua kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah tersebut dan mengamankan dua orang tersangka dengan barang bukti lebih dari 1.000 liter Pertalite.
Pengungkapan dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) HSS di dua lokasi berbeda pada 20 dan 21 Oktober 2026. Kedua kasus tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang dipimpin Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) HSS Awaluddin Syam, didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) May Felly Manurung, Jumat (13/11/2026).
Dalam kasus pertama, polisi mengamankan seorang pria berinisial AN, warga Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, pada 20 Oktober 2026. Dari lokasi tersebut, petugas menyita 1.015 liter Pertalite yang disimpan dalam 29 jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter serta satu unit mobil Suzuki Carry yang digunakan untuk mengangkut BBM.
Menurut keterangan polisi, AN diduga meminta orang lain membeli Pertalite di SPBU. BBM yang telah dibeli kemudian dikumpulkan dan disimpan di sebuah gudang sebelum dijual kembali secara partai maupun eceran dengan harga lebih tinggi dari ketentuan.
“BBM kemudian dijual lagi secara partai maupun eceran sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dengan di atas harga ditentukan,” kata Awaluddin, sebagaimana diberitakan Banjarmasin Post, Jumat, (13/11/2026).
Kasus kedua melibatkan pria berinisial MFA, warga Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batung. Ia diamankan pada 21 Oktober 2026 di Jalan Padang Rasa, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan.
Dalam penindakan tersebut, polisi menyita satu unit mobil Toyota Kijang yang telah dimodifikasi dengan jeriken dan tangki tambahan berkran. Tangki tambahan itu memiliki kapasitas sekitar 150 liter dan saat ditemukan berisi 60 liter Pertalite.
Awaluddin menjelaskan, MFA diduga memanfaatkan ketentuan pembelian harian dengan cara mengisi BBM berulang kali. Karena kapasitas tangki utama mobil hanya sekitar 40 liter, pelaku memasang tempat penampungan tambahan agar dapat mengumpulkan lebih banyak Pertalite.
“Pelaku memanfaatkan kebijakan dapat mengisi satu hari 125 liter, karena sekali masuk mobil hanya menampung 40 liter sehingga dia membuat tangki tambahan tersebut dan bolak-balik ke SPBU. Setelah terkumpul dia kemudian menjual BBM bersubsidi termasuk secara partai sekitar Rp12 ribu ke luar dari HSS hingga mendapatkan keuntungan,” terang Kapolres.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan polisi, MFA mengaku telah menjalankan kegiatan tersebut selama hampir dua tahun. BBM yang dikumpulkan diduga dijual kembali, termasuk kepada pembeli di luar wilayah HSS.
Kasat Reskrim HSS May Felly Manurung mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah muncul antrean kendaraan di SPBU. Polisi kemudian mendalami kemungkinan adanya praktik penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi.
“Dari mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan ini. Ternyata benar dia mengumpulkan BBM jenis pertalite tersebut, usai dikumpulkan disimpan dalam gudang dan kita dapati timbunan Pertalite,”
Menurut May Felly, pengungkapan kasus tersebut diharapkan dapat membantu menertibkan distribusi Pertalite bersubsidi. Ia menyebut antrean kendaraan di SPBU mulai berkurang setelah polisi melakukan penindakan.
“Semoga ini bisa berlanjut terus. Kami meminta masyarakat yang mengetahui agar melaporkan secara langsung ke Polres HSS. Kami pastikan akan menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah HSS,” sampainya.
Kedua tersangka kini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terancam pidana penjara maksimal enam tahun sesuai ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut.
Pengungkapan ini menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Kepolisian meminta warga melaporkan dugaan penimbunan maupun penjualan BBM bersubsidi agar distribusinya dapat diawasi dan tepat sasaran. []
Redaksi 03
