Cegah Korupsi dari Rumah, Pemprov Kaltara Tekankan Peran Keluarga

Pemprov Kalimantan Utara mendorong penguatan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam keluarga sebagai fondasi pencegahan korupsi serta pembentukan aparatur pemerintahan yang berintegritas.

TANJUNG SELOR – Pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan perlu dimulai dari pembentukan karakter di rumah, bukan hanya melalui aturan di tempat kerja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (15/10/2026).

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kaltara Sapi’i mengatakan, integritas yang dibangun sejak lingkungan keluarga menjadi salah satu fondasi bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan kewenangan secara benar. Menurutnya, pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya ditopang oleh aturan dan sistem pengawasan, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang berpegang pada nilai moral.

“Orang yang memiliki integritas akan selalu berusaha menjalankan kewenangannya dengan benar, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi,” ujar Sapi’i sebagaimana diberitakan DKISP Kaltara, Kamis (15/10/2026).

Ia menjelaskan, integritas harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Karena itu, pejabat pemerintah perlu memberikan teladan kepada keluarga sekaligus orang-orang yang berada di lingkungan profesionalnya.

Sapi’i menyampaikan empat hal yang perlu diterapkan untuk memperkuat integritas. Pertama, menjadi teladan bagi keluarga dan lingkungan kerja. Kedua, membuktikan kejujuran melalui tindakan nyata. Ketiga, memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga, pekerjaan, dan amanah yang diberikan. Keempat, menerapkan kedisiplinan terhadap diri sendiri sebelum menuntut orang lain melakukan hal serupa.

“Karena pada akhirnya, keteladanan adalah bentuk kepemimpinan yang paling nyata. Kita semua tentu memahami bahwa jabatan adalah amanah,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa jabatan tidak semestinya dipandang sebagai hak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya, kewenangan yang diberikan harus digunakan untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai tujuan.

“Kita sedang membangun Kaltara, daerah ini tumbuh dan berkembang, pelayanan pemerintah semakin dekat dengan masyarakat, dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari setiap kebijakan dan program yang kita jalankan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Sapi’i mengajak para peserta memperkuat komitmen antikorupsi dengan memulai perubahan dari diri sendiri, keluarga, kemudian menerapkannya di lingkungan kerja. Menurutnya, kebiasaan yang menjunjung kejujuran dan tanggung jawab perlu diwujudkan dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

Ia turut mengapresiasi Ikatan Penyuluh Antikorupsi (IPAK) Borneo Kaltara atas dukungannya terhadap pendidikan antikorupsi di Kaltara. Apresiasi juga disampaikan kepada para pejabat administrator yang hadir bersama pasangan masing-masing untuk mewakili perangkat daerah dalam kegiatan tersebut.

Pemprov Kaltara berharap, penguatan nilai integritas melalui keluarga dapat menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diharapkan semakin meningkat. []

Redaksi 03