Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Diarpus Kukar menyebut keterbatasan anggaran dan kondisi geografis masih menjadi kendala pemerataan perpustakaan desa, terutama di wilayah hulu yang minim fasilitas literasi.
KUTAI KARTANEGARA – Pemerataan fasilitas perpustakaan desa di sejumlah wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan kondisi geografis. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar menilai desa-desa yang hingga kini masih minim fasilitas perpustakaan perlu mendapat perhatian dalam penentuan skala prioritas pembangunan.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Perpustakaan Diarpus Kukar Nur Azizah Abdul Bahri mengatakan, pengembangan perpustakaan desa menjadi salah satu program prioritas. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar serta keseriusan pemerintah desa dalam mengajukan kebutuhan fasilitas tersebut.
“Program prioritas kita sebenarnya seperti itu. Kita terbatas di anggaran. Siapa yang mengajukan dan membutuhkan perpustakaan itu, kita melihat pemerintah daerah atau pemerintah desanya serius,” kata Azizah saat ditemui di Kantor Diarpus Kukar, Tenggarong, Senin (05/10/2026).
Menurut Azizah, usulan pembangunan maupun pengembangan perpustakaan desa umumnya disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam beberapa tahun sebelumnya, pengajuan kebutuhan perpustakaan lebih banyak berasal dari wilayah pesisir Kukar.
Namun, dalam dua tahun terakhir, pengajuan dari wilayah lain mulai meningkat, termasuk dari kawasan yang sebelumnya belum banyak mengusulkan pembangunan atau pengembangan fasilitas perpustakaan.
“Dua tahun ini baru menggeliat, bahkan kemarin luar biasa usulannya. Tetapi kita tahu kondisi kita saat ini. Jadi, kita tidak bisa membangun di sana seperti itu,” ujarnya.
Azizah menjelaskan, keterbatasan anggaran bukan satu-satunya pertimbangan dalam pemerataan perpustakaan desa. Kondisi geografis serta jarak wilayah yang cukup jauh turut menjadi faktor yang diperhitungkan dalam pelaksanaan program.
Meski demikian, menurutnya, wilayah yang hingga kini masih memiliki keterbatasan fasilitas perpustakaan justru perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam penyusunan skala prioritas.
“Menurut saya, ini yang perlu diprioritaskan,” katanya.
Selain menjadi sarana membaca dan memperoleh informasi, keberadaan perpustakaan desa juga dinilai mampu menjadi ruang belajar yang menarik bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Azizah mengatakan, dalam kondisi tertentu, anak-anak bahkan bertahan di perpustakaan hingga sore karena merasa nyaman berada di tempat tersebut.
Pemerataan perpustakaan desa diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan sumber pengetahuan, terutama bagi warga di wilayah hulu dan kawasan yang masih memiliki keterbatasan fasilitas literasi. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
