Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan komitmen aktifnya dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Timur dengan menghadiri Diskusi Panel Sinergitas Kemitraan Perbankan Daerah, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah. Forum strategis ini berlangsung di Kantor Pusat Bankaltimtara, Kota Samarinda, Sabtu(19/07/2025) lalu.
DPMD Kukar diwakili oleh Penggerak Swadaya Masyarakat, Ahmad Irji’I, yang hadir bersama para pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan skema kemitraan antara Bankaltimtara, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Fokus utama diskusi adalah penguatan BUMDes dan Koperasi Merah Putih sebagai motor ekonomi lokal yang tumbuh dari semangat gotong royong.
Dalam sambutannya, Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin menekankan bahwa dukungan lembaganya terhadap koperasi dan BUMDes bukan hanya program formal, tetapi bentuk nyata tanggung jawab sosial keuangan daerah.
“BUMDes dan koperasi adalah instrumen utama kemandirian ekonomi desa. Kita tidak hanya menyediakan pembiayaan, tapi juga membangun sistem pendukung dan literasi digital agar usaha desa tumbuh profesional,” tegasnya.
Pemaparan skema pendampingan juga disampaikan oleh Direktur Bisnis & Syariah Bankaltimtara, Muhammad Edwin dan Direktur Kredit, Siti Aisyah. Pendampingan itu mencakup pelatihan manajemen, tata kelola keuangan, serta digitalisasi layanan koperasi dan BUMDes.
Kepala Dinas PPKUKM Provinsi Kaltim, Heni Purwaningsih, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan perguruan tinggi dalam membentuk ekosistem usaha desa yang kuat dan berdaya saing.
Diskusi panel ini juga merupakan bagian dari penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan antara Bankaltimtara, FEB Unmul, DPMD Provinsi Kaltim, dan Dinas PPKUKM, yang menandai babak baru dalam pembangunan ekonomi inklusif berbasis komunitas.
Bankaltimtara telah menyalurkan pembiayaan kepada enam koperasi aktif sebagai bukti konkret dukungan terhadap ekonomi rakyat. Langkah ini diharapkan membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan dan pendampingan kelembagaan desa di seluruh Kalimantan Timur.[] ADVERTORIAL
Redaksi03
