DPMD Kukar mempersiapkan kebutuhan administrasi serta sarana dan prasarana pemerintahan desa menjelang Pilkades serentak yang direncanakan berlangsung pada November 2027 dengan melibatkan 117 desa.
KUTAI KARTANEGARA – Sebanyak 117 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), diproyeksikan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada November 2027. Menjelang pelaksanaan agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai mempersiapkan kebutuhan administrasi serta sarana dan prasarana pemerintahan desa.
Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan desa-desa yang akan mengikuti Pilkades memiliki dukungan administrasi dan kelembagaan yang memadai. Dengan jumlah desa peserta yang diproyeksikan mencapai 117, kesiapan masing-masing pemerintahan desa menjadi perhatian menjelang pelaksanaan pemilihan.
Kepala Bidang (Kabid) Penataan Desa DPMD Kukar Ahmad Arji’i mengatakan penataan administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian sebelum tahapan Pilkades serentak dimulai.
“Di tahun 2027 akan dilakukan pemilihan serentak. Jadi, penataan desa ini juga mendukung pemilihan kepala desa, baik dari sisi sarana-prasarana maupun administrasinya,” kata Ahmad saat ditemui di Tenggarong, Minggu (27/09/2026).
Menurut Ahmad, penataan desa memiliki peran penting dalam mendukung kesiapan penyelenggaraan Pilkades. Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintahan desa menjalankan fungsi administrasi secara tertib.
DPMD Kukar melalui Bidang Penataan Desa berupaya memfasilitasi berbagai kebutuhan administrasi desa sesuai kewenangan dan program yang tersedia. Dukungan tersebut menjadi salah satu bagian dari persiapan pemerintahan desa menghadapi agenda pemilihan pada 2027.
“Untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara administrasi di desa itu perlu semuanya kita bantu,” ujarnya.
Dengan rencana keterlibatan 117 desa, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Kesiapan administrasi diharapkan dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkades sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Penataan administrasi juga memiliki arti penting karena Pilkades merupakan bagian dari proses pergantian kepemimpinan pemerintahan desa. Pelaksanaan pemilihan membutuhkan kesiapan kelembagaan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat tetap berjalan sesuai ketentuan.
Selain aspek administrasi, kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa turut menjadi perhatian DPMD Kukar. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan yang tertib dan kelancaran aktivitas pemerintahan desa.
Melalui persiapan yang dilakukan sejak 2026, Pemkab Kukar diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk mematangkan berbagai kebutuhan sebelum memasuki tahapan Pilkades serentak pada 2027.
DPMD Kukar berharap penguatan administrasi, kelembagaan, serta sarana dan prasarana pemerintahan desa dapat mendukung kesiapan 117 desa yang diproyeksikan mengikuti Pilkades. Upaya tersebut sekaligus diharapkan memperkuat tertib administrasi dan kesinambungan pelayanan publik di tingkat desa. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan