Jutaan Warga Terdampak Karhutla, Desakan Status Bencana Nasional Menguat

Desakan penetapan karhutla sebagai bencana nasional menguat setelah jutaan warga di Kalimantan dan Sumatera terdampak, sementara pemerintah menyatakan masih mampu menangani kebakaran dengan kekuatan nasional.
JAKARTA – Perdebatan mengenai penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional mengemuka di tengah dampak kabut asap yang mengancam kesehatan jutaan warga serta masih berlangsungnya operasi pemadaman di sejumlah wilayah Indonesia. Sejumlah tokoh politik, organisasi masyarakat, dan pakar kebijakan publik mendesak pemerintah memperkuat anggaran, bantuan kesehatan, serta penegakan hukum, sedangkan pemerintah menilai kapasitas nasional masih memadai untuk menangani kebakaran tersebut.

Desakan itu muncul setelah data Kementerian Kesehatan yang dikutip Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyebutkan sebanyak 12.517.488 penduduk di Kalimantan dan Sumatera terdampak karhutla. Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat 11.772 titik panas di sejumlah wilayah Indonesia hingga 11 Oktober 2026.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daniel Johan menilai penetapan status bencana nasional dapat membuka ruang optimalisasi anggaran untuk mempercepat penanganan kebakaran. Ia menyebut keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana menjadi kendala dalam mengatasi kebakaran, khususnya di kawasan gambut yang kering hingga lapisan dalam.

“Tetapkan status bencana Karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini,” kata Daniel saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (13/10/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Rabu (14/10/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui pemerintah pusat dan daerah telah mengerahkan berbagai upaya, mulai dari pemadaman melalui udara menggunakan teknik water bombing, modifikasi cuaca, hingga operasi pemadaman darat. Namun, menurut dia, lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperberat penanganan tahun ini.

“Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian,” ucap Daniel.

Ia juga meminta pemerintah menjamin kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama warga di wilayah pedalaman yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Bantuan yang dinilai mendesak meliputi masker, oksigen, vitamin, air bersih, dan bahan pangan.

“DPR tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana Karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” kata Daniel.

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menilai penanganan karhutla tidak cukup berorientasi pada pemadaman api. Organisasi tersebut meminta pemerintah menjadikan perlindungan hak dasar masyarakat sebagai landasan dalam menentukan kebijakan penanggulangan bencana.

“Kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia,” ujar GNB dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2026).

GNB menyoroti dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat. Sejumlah warga dilaporkan meninggal dunia, jatuh sakit, dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Ratusan ribu orang juga dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, gangguan paru-paru, dan iritasi mata.

Atas kondisi tersebut, GNB meminta pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga terdampak, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

“Negara dalam hal ini pemerintah sebagai penanggung jawab dan pemilik otoritas tertinggi pemenuhan hak atas kesehatan warga negara harus segera meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga terdampak utamanya kepada perempuan dan anak serta mereka yang memiliki kerentanan khusus dalam situasi bencana,” ujar GNB.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta pemerintah memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian selama operasi pemadaman berlangsung. Menurut dia, karhutla yang berkepanjangan telah mengganggu kesehatan, keamanan, kehidupan sosial, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi warga.

“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

Puan menegaskan, pemulihan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan bantuan. Pemerintah tidak seharusnya mengurangi dukungan hanya karena kondisi udara mulai membaik, tanpa memastikan keadaan warga benar-benar pulih.

“Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat,” ucap Puan.

Di tengah perdebatan mengenai status bencana nasional, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menyarankan pemerintah mengalihkan sebagian anggaran program prioritas untuk mempercepat penanganan karhutla.

Menurut Lina, kebakaran yang telah berlangsung sekitar tiga bulan dan meluas hingga Sumatera membutuhkan respons cepat, termasuk melalui penyesuaian alokasi belanja pemerintah.

“Itu seperti kasus Covid-19, ini kan bencana, kan bisa diambil (anggaran) prioritasnya dari yang lain-lain,” kata Lina kepada Kompas melalui telepon, Selasa (13/10/2026).

Ia menilai anggaran perjalanan dinas dapat dipertimbangkan untuk dialihkan, terutama karena sejumlah rapat pemerintahan masih dapat dilaksanakan secara daring. Pengalihan tersebut, menurut dia, dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pembiayaan penanganan kebakaran.

Selain persoalan anggaran, GNB meminta pemerintah memperbaiki komunikasi publik mengenai penyebab karhutla. Organisasi itu mengingatkan agar penjelasan pemerintah tidak hanya bertumpu pada faktor alam, tetapi juga mengungkap kemungkinan pembakaran dalam pembukaan lahan.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera memperbaiki komunikasi publiknya dan berhenti untuk menyalahkan faktor alam, karena semua kebakaran hutan selalu diawali dengan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan besar,” kata GNB.

GNB juga mendesak penegakan hukum secara adil dan transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran. Korporasi besar menjadi salah satu pihak yang disorot karena memiliki kewajiban mencegah kebakaran dan menjaga kelestarian lingkungan.

Organisasi tersebut turut meminta pemerintah membuka akses bagi negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang ingin berkontribusi dalam penanggulangan karhutla, sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga yang ikut terdampak kabut asap.

Di tengah berbagai desakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional karena Presiden Prabowo Subianto menilai penanganannya masih dapat dilakukan dengan kemampuan dalam negeri.

“Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

Dudung mengatakan Prabowo telah memerintahkan agar penanganan karhutla diselesaikan secepat mungkin. Presiden, menurut dia, memberikan perhatian besar terhadap perkembangan kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

“Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” ucapnya.

Mengenai kemungkinan menerima bantuan dari negara lain, Dudung menyatakan pemerintah belum membahas tawaran tersebut.

“Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan dari negara sahabat untuk memperkuat penanganan kebakaran. Ia menilai penggunaan teknologi yang tepat diperlukan untuk mengatasi titik api yang masih ditemukan di Sumatera dan Kalimantan.

“Bagi kami, Karhutla juga merupakan bencana iklim akibat peningkatan suhu bumi atau El Nino. Oleh Karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

Sultan menegaskan Indonesia dapat menerima bantuan dari negara sahabat, khususnya anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN), tanpa harus terlebih dahulu menetapkan status bencana nasional.

“Kita pernah menerima bantuan penanganan Karhutla Dari Jepang. Hanya saja saat ini Pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan Nasional yang ada dengan skala penuh,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Prabowo bahwa luas lahan yang masih dalam penanganan akibat karhutla mencapai 639,23 hektare per Senin (12/10/2026).

Enam provinsi menjadi prioritas operasi pemadaman, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Suharyanto menyebut kondisi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih cukup berat.

Kabut asap yang tebal juga menghambat operasi pemadaman melalui udara karena jarak pandang yang rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pengendalian kebakaran di wilayah terdampak.

Prabowo mengaku semula memperkirakan luas lahan yang belum padam masih mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu hektare. Namun, laporan BNPB menunjukkan luas lahan yang masih ditangani telah jauh berkurang.

“Tadinya saya mengira masih ratu an ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya,” kata Prabowo.

Perbedaan pandangan mengenai penetapan status bencana nasional menunjukkan bahwa percepatan pemadaman perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan, pemulihan ekonomi warga, penguatan mitigasi, dan penegakan hukum. Pemerintah diharapkan memastikan penanganan karhutla tidak hanya menekan luas kebakaran, tetapi juga mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat dan lingkungan. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *