Palangka Raya Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan hingga 9 November

Pemkot Palangka Raya memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan hingga 9 November 2026 untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kondisi harian, dan meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan hingga 09 November 2026. Perpanjangan ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana tetap berjalan, kesiapsiagaan petugas terjaga, dan dampak terhadap keselamatan serta aktivitas masyarakat dapat ditekan.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan keputusan tersebut setelah rapat pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation atau monev) penanganan bencana di wilayah setempat. Informasi itu disampaikannya saat menghadiri penyerahan bantuan kemanusiaan dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Kalimantan Tengah di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jumat (09/10/2026), sebagaimana diberitakan Media Center Kota Palangka Raya, Jumat (09/10/2026).

Fairid menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan situasi secara berkala. Langkah tersebut juga ditujukan untuk memastikan setiap unsur penanganan bencana bekerja secara terkoordinasi sesuai kondisi di lapangan.

“Ini merupakan langkah strategis dalam memastikan seluruh tahapan prosedur penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi, efektif, efisien, dan terukur. Kita juga mengevaluasi perkembangan situasi setiap harinya guna memastikan kesiapsiagaan semua pihak,” ujar Fairid.

Menurutnya, penanganan karhutla dan kekeringan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan aparat, petugas penanggulangan bencana, relawan, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan agar langkah penanganan dapat menjangkau kebutuhan di lapangan.

Fairid menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk mengoptimalkan penanganan selama masa tanggap darurat. Evaluasi harian diharapkan membantu pihak terkait menyesuaikan langkah berdasarkan perkembangan situasi serta mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu kehidupan warga.

“Harapannya, melalui sinergi pemerintah, aparat (TNI, Polri), BPBD, relawan, dunia usaha, dan masyarakat, penanganan karhutla serta kekeringan di Kota Palangka Raya dapat berjalan optimal, sekaligus meminimalkan dampak bencana terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat,” pungkasnya.

Dengan perpanjangan status hingga 9 November 2026, Pemkot Palangka Raya berharap kesiapsiagaan seluruh unsur tetap terjaga selama ancaman karhutla dan kekeringan masih memerlukan penanganan. Koordinasi dan evaluasi berkelanjutan diharapkan mendukung respons yang lebih terarah sekaligus melindungi masyarakat dari dampak bencana. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *