Pemprov Bali Berlakukan WFH 15–17 Oktober, Layanan Darurat Tetap Berjalan

Pemprov Bali memberlakukan WFH bagi pegawai instansi terkait dan pembelajaran daring pada 15–17 Oktober 2026 untuk mendukung kelancaran distribusi BBM, dengan pelayanan publik penting tetap beroperasi.

BALI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengalihkan kegiatan kerja aparatur dan pembelajaran di sekolah serta perguruan tinggi ke sistem daring selama tiga hari, 15–17 Oktober 2026, untuk mendukung kelancaran penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina. Kebijakan ini berlaku di tengah upaya menjaga pasokan energi, dengan pengecualian bagi unit pelayanan publik, kedaruratan, dan keamanan yang tetap harus beroperasi seperti biasa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, penyesuaian sistem kerja tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.

“Dengan tetap memastikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal,” kata Made Indra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Rabu (14/10/2026).

Kebijakan itu tertuang dalam surat Pemprov Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026 tentang penyesuaian sistem kerja melalui Work from Home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota; instansi vertikal; badan usaha milik negara (BUMN); badan usaha milik daerah (BUMD); perguruan tinggi; serta satuan pendidikan negeri dan swasta di seluruh Bali.

Melalui kebijakan tersebut, instansi pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD diminta menyesuaikan sistem kerja pegawainya dengan menerapkan WFH selama periode yang telah ditetapkan. Langkah ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi BBM.

“Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas Pertamina, khususnya dalam memperlancar penyediaan dan distribusi BBM secara aman dan nyaman,” ujar Made Indra.

Meski demikian, kebijakan bekerja dari rumah tidak berlaku bagi seluruh jenis pekerjaan. Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik secara langsung, menangani keadaan darurat, serta menjaga keamanan tetap diwajibkan menjalankan tugas kedinasan di kantor seperti biasa.

Pengaturan tersebut dimaksudkan agar penyesuaian aktivitas kerja tidak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan penting. Pimpinan setiap instansi juga diminta memastikan pelaksanaan tugas tetap berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing.

Di sektor pendidikan, Pemprov Bali meminta seluruh sekolah negeri dan swasta serta perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran secara daring pada 15–17 Oktober 2026. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetap harus memperhatikan efektivitas pembelajaran dan ketentuan yang berlaku di setiap satuan pendidikan.

“Ketentuan tersebut berlaku bagi kegiatan perkuliahan maupun pembelajaran di sekolah, dengan tetap memperhatikan efektivitas proses belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan,” katanya.

Made Indra juga mengingatkan aparatur agar tetap menjaga produktivitas dan tidak mengurangi tanggung jawab selama menjalankan WFH. Penyesuaian lokasi kerja, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pekerjaan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui dukungan dan koordinasi seluruh instansi terkait, diharapkan upaya kelancaran distribusi BBM dapat berjalan dengan baik, sementara aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik tetap terlaksana secara optimal,” ujarnya.

Penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mendukung kelancaran distribusi BBM sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas pemerintahan dan pendidikan. Koordinasi antarlembaga serta pengawasan terhadap pelaksanaan WFH menjadi penting agar tujuan kebijakan tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *