Upaya memperluas jangkauan wisata Kutim hingga pasar mancanegara memerlukan dukungan infrastruktur. Dispar menilai pembenahan jalan menuju objek wisata membutuhkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
KUTAI TIMUR – Keinginan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menarik perhatian wisatawan mancanegara masih dihadapkan pada kebutuhan peningkatan akses menuju sejumlah destinasi. Pemerintah daerah menilai promosi pariwisata perlu didukung infrastruktur yang memadai agar potensi wisata dapat dikembangkan dan lebih mudah dijangkau pengunjung.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim, Mahriadi, setelah penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) periode 2026–2030 di Ruang MCC Hotel Royal Victoria, Sangatta, Senin (28/09/2026).
Mahriadi menyampaikan bahwa pengembangan kawasan wisata membutuhkan dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan menangani pembangunan infrastruktur.
“Infrastruktur itu harus mendukung. Memang harus ada kolaborasi antar-OPD. Nanti kita berkolaborasi dengan Dinas PU untuk infrastruktur ke objek wisata,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya meningkatkan daya tarik pariwisata daerah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pengenalan destinasi. Kondisi jalan dan kemudahan mencapai lokasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung perjalanan wisatawan.
Pembenahan akses memerlukan koordinasi antara Dispar dan perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum. Karena itu, pengembangan pariwisata membutuhkan keterpaduan antara kebutuhan destinasi dan perencanaan pembangunan daerah.
Di sisi lain, Kutim memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari kawasan alam hingga kekayaan budaya dan sejarah. Potensi tersebut menjadi modal untuk memperluas jangkauan pengenalan daerah kepada masyarakat di luar Kalimantan Timur, termasuk wisatawan asing.
Mahriadi menginginkan potensi tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat setempat, tetapi juga memperoleh perhatian dari pasar wisata yang lebih luas.
“Harapannya kita penginnya wisata di Kutai Timur maju, dikenal masyarakat luas, bahkan dari nasional sampai ke internasional. Itulah fungsinya BPPD,” ujarnya usai kegiatan penyerahan SK BPPD di ruang MCC, hotel Royal Victoria Sangatta pada Senin (28/09/2026).
Keberadaan BPPD diharapkan dapat membantu memperkenalkan keunggulan destinasi Kutim kepada calon wisatawan dari berbagai daerah dan negara. Namun, perluasan jangkauan promosi tersebut belum disertai penjelasan terperinci mengenai kegiatan awal yang akan dijalankan kepengurusan baru.
Ketika ditanya mengenai program kerja BPPD, Mahriadi belum memberikan gambaran khusus tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Belum tahu. Nanti biar berjalan saja,” kata Mahriadi.
Belum adanya rincian program tersebut menunjukkan bahwa langkah operasional BPPD masih perlu diperjelas, terutama terkait prioritas destinasi yang akan dipromosikan dan bentuk kegiatan untuk menjangkau calon wisatawan.
Dengan demikian, tantangan pengembangan pariwisata Kutim mencakup dua kebutuhan yang saling berkaitan, yaitu memperluas pengenalan destinasi dan meningkatkan kemudahan akses menuju lokasi wisata.
Kehadiran BPPD periode 2026–2030 membuka peluang bagi daerah untuk memperkuat kegiatan promosi. Sementara itu, dukungan pembangunan infrastruktur tetap memerlukan koordinasi pemerintah melalui perangkat daerah yang berwenang.
Keselarasan kedua upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing destinasi Kutim sehingga potensi wisata daerah tidak hanya dikenal lebih luas, tetapi juga semakin memungkinkan untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. (ADV)
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan