Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Sekda Kaltara meminta lulusan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IX menerapkan gagasan perubahan untuk memangkas prosedur, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas birokrasi, terutama di wilayah perbatasan.
TANJUNG SELOR – Pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dituntut menghadirkan inovasi birokrasi yang mampu memangkas prosedur dan mempercepat pelayanan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang masih menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan aksesibilitas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara, Denny Harianto, menegaskan inovasi pemerintahan tidak harus diwujudkan melalui aplikasi baru ataupun program dengan anggaran besar. Penyederhanaan mekanisme kerja, peningkatan koordinasi, dan percepatan pelayanan justru dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
Penegasan tersebut disampaikan Denny saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Kelas Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gadis, Jumat (13/11/2026).
Mewakili Gubernur Kaltara, Denny meminta peserta yang telah mengikuti pelatihan sejak 20 Juli 2026 tidak menjadikan rancangan aksi perubahan sekadar persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan kepemimpinan. Setiap gagasan yang telah disusun harus diterapkan dan dikembangkan di lingkungan kerja masing-masing.
“Inovasi tidak harus selalu berupa aplikasi baru atau program dengan anggaran besar. Menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, dan memperbaiki koordinasi juga merupakan bentuk inovasi yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan,” kata Denny.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat di Kaltara menuntut birokrasi yang mampu bekerja secara cepat, tepat, dan mudah diakses. Kondisi geografis wilayah perbatasan menjadi tantangan tersendiri sehingga aparatur pemerintah harus mampu menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan responsif.
Denny juga mengingatkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan maupun program yang terlaksana. Ukuran utamanya adalah manfaat dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta pejabat administrator berpegang pada empat prinsip kepemimpinan, yakni integritas dan keteladanan, kolaborasi tanpa ego sektoral, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta konsistensi mengevaluasi dan menyempurnakan inovasi.
Dukungan pimpinan perangkat daerah juga dinilai penting agar gagasan perubahan yang dihasilkan melalui pelatihan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Karena itu, Denny meminta setiap kepala perangkat daerah dan atasan langsung memberikan ruang serta dukungan kepada para lulusan untuk menjalankan inovasi di unit kerja masing-masing.
“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah dan atasan langsung memberikan dukungan kepada para lulusan PKA agar gagasan perubahan yang dihasilkan selama pelatihan dapat diterapkan dan dikembangkan di lingkungan kerja masing-masing,” pesannya.
Melalui penerapan hasil pelatihan tersebut, Pemprov Kaltara berharap lulusan PKA Angkatan IX mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mendorong pembenahan organisasi. Konsistensi menjalankan inovasi diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat Kaltara. []
Redaksi 03
