Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pembekuan pemerintahan Khyber Pakhtunkhwa oleh pemerintah pusat Pakistan memicu kritik mengenai mandat elektoral, pengaruh militer, dan risiko meluasnya krisis politik nasional.
ISLAMABAD – Keputusan pemerintah pusat Pakistan membekukan pemerintahan Provinsi Khyber Pakhtunkhwa (KP) dan menahan ketua menteri terpilihnya memicu kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi dan stabilitas politik negara tersebut. Kebijakan yang diklaim berkaitan dengan keamanan itu dinilai berpotensi memperuncing konflik antara pemerintah, kelompok oposisi, dan militer.
Kontroversi tersebut menguat di tengah meningkatnya demonstrasi pendukung Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai yang dipimpin mantan Perdana Menteri Imran Khan. Para pendukung PTI menuntut pembebasan Khan serta pemulihan supremasi konstitusional di tengah ketegangan politik yang berkepanjangan.
Pemerintah pusat menuding sejumlah kader PTI berkolusi dengan kelompok militan di KP. Namun, menurut kritik yang disampaikan sejumlah pengamat, pemerintah belum menghadirkan bukti substansial yang cukup untuk membenarkan pembekuan pemerintahan provinsi tersebut.
Pakar hubungan sipil-militer Pakistan, Ayesha Siddiqa, menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas daripada penanganan ancaman keamanan. Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Rabu, (28/10/2026), Siddiqa mengatakan, “Pemerintah pusat Pakistan mungkin telah meredam potensi masalah politik yang mengancam mereka, namun langkah tersebut justru memunculkan berbagai persoalan, kekhawatiran, dan keraguan, yang semuanya berdampak merugikan bagi demokrasi serta stabilitas Pakistan,” ungkap Pakar Hubungan Sipil-Militer Pakistan, Ayesha Siddiqa, seperti dikutip dari Daily Mirror, Rabu, 28 Oktober 2026.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan perubahan konstitusi yang dinilai memperbesar konsentrasi kekuasaan eksekutif dan militer. Di bawah kepemimpinan Jenderal Asim Munir, pengaruh militer dalam urusan sipil menjadi salah satu titik perdebatan, terutama menyangkut keseimbangan kekuasaan dan independensi lembaga peradilan.
Hassan Abbas, profesor studi internasional di National Defense University, mengkritik perubahan konstitusi yang dinilainya melemahkan lembaga peradilan dan memperkuat posisi Munir.
“Amandemen konstitusi yang bertujuan untuk melemahkan lembaga peradilan dan memperkuat posisi Munir jelas tidak diterima oleh sebagian besar penduduk,” ucap Hassan Abbas, Profesor Studi Internasional dari National Defense University.
Ia juga memperingatkan bahwa memburuknya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, meningkatnya mobilisasi oposisi, serta meluasnya pengaruh militer dapat mendorong ketegangan politik menuju konflik yang lebih besar.
“Meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, mobilisasi oposisi yang semakin intens, serta meluasnya pengaruh militer mengisyaratkan bahwa Pakistan tak terelakkan lagi sedang menuju ke arah pemberontakan berskala nasional,” sambungnya.
Menurut Abbas, pengambilalihan administrasi provinsi membuat militer menghadapi tekanan untuk membuktikan bahwa langkah tersebut benar-benar mampu meredam kekerasan. Sebaliknya, penangguhan pemerintahan yang memperoleh mandat pemilu berisiko memperburuk krisis legitimasi, terutama ketika persoalan serupa juga membayangi wilayah Balochistan dan Kashmir.
Keputusan pemerintah pusat turut menuai kritik dari koalisi oposisi yang menilainya bertentangan dengan mandat pemilih dan prinsip demokrasi parlementer. Mereka memandang pembekuan pemerintahan daerah berdasarkan tuduhan yang belum dibuktikan secara memadai dapat menjadi preseden berbahaya bagi sistem politik Pakistan.
Direktur South Asia Institute di Wilson Center, Michael Kugelman, mengingatkan bahwa pencabutan hak memerintah dari pemerintahan terpilih dapat memperburuk persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah pusat.
“Dapat dipahami bahwa suatu pemerintahan mungkin saja tidak kompeten atau konfrontatif. Namun, melepaskan hak untuk memerintah, yang diperoleh melalui mandat pemilihan umum, mungkin akan berdampak buruk di Pakistan, mengingat persepsi publik terhadap pemerintah di Islamabad cenderung negatif,” tutur Direktur South Asia Institute di Wilson Center, Michael Kugelman.
Situasi politik tersebut berlangsung ketika Pakistan juga menghadapi tekanan ekonomi dan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kombinasi persoalan ekonomi, perselisihan konstitusional, dan tindakan terhadap oposisi berpotensi memperluas demonstrasi menjadi krisis politik nasional.
Ke depan, penyelesaian konflik membutuhkan proses hukum yang transparan, pembuktian atas tuduhan keamanan, serta penghormatan terhadap mandat elektoral dan independensi lembaga peradilan. Tanpa langkah tersebut, kebijakan yang dimaksudkan untuk memulihkan ketertiban justru berisiko memperdalam perpecahan politik dan mengganggu stabilitas Pakistan. []
Redaksi 03
