Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Melalui pembinaan terhadap kader dari 13 kabupaten/kota, Posyandu di Kalimantan Selatan didorong memperluas peran dalam mendeteksi dan mendata persoalan pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, ketertiban umum, serta perlindungan sosial.
BANJARMASIN – Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalimantan Selatan didorong menjadi garda terdepan dalam mendeteksi berbagai persoalan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari anak yang belum memperoleh akses pendidikan hingga keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Peran tersebut diperkuat melalui penerapan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kini menjadi cakupan pelayanan Posyandu.
Penguatan kemampuan kader menjadi fokus kegiatan Peningkatan Kapasitas Posyandu Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini diikuti perwakilan kader Posyandu dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kalsel, Fathul Jannah Muhidin, mengatakan perluasan fungsi Posyandu menuntut kader memiliki pemahaman lebih luas terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurutnya, Posyandu tidak lagi hanya berorientasi pada pelayanan kesehatan, tetapi juga berperan dalam mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan enam bidang SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
“Peran Posyandu saat ini semakin luas seiring penerapan enam bidang SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Perluasan peran ini menempatkan kader Posyandu sebagai ujung tombak dalam mengenali berbagai persoalan dan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Melalui perluasan tanggung jawab tersebut, kader diharapkan mampu menemukan warga yang membutuhkan perhatian khusus. Beberapa persoalan yang menjadi sasaran identifikasi antara lain anak usia dini yang belum memperoleh akses pendidikan, keluarga yang belum menikmati layanan air minum dan sanitasi layak, masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni, serta kelompok rentan yang memerlukan perlindungan sosial.
“Karena itu, saya meminta saudara-saudara sekalian memahami enam bidang pelayanan tersebut, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan pendataan kebutuhan warga secara cermat agar prioritas pelayanan tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang terlewatkan,” pesannya.
Fathul Jannah menegaskan, kemampuan kader dalam melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan menjadi faktor penting agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditangani. Data yang akurat juga diperlukan untuk membantu pemerintah menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, peserta pembinaan diminta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pengetahuan sekaligus bertukar pengalaman mengenai berbagai kendala pelayanan di wilayah masing-masing.
“Para peserta diharapkan aktif berdiskusi serta berbagi praktik baik, sehingga berbagai kendala yang dihadapi di desa masing-masing dapat dicarikan solusi,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan enam bidang SPM tidak dapat dibebankan kepada kader Posyandu semata. Dukungan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan diperlukan agar hasil pendataan dapat ditindaklanjuti melalui program sesuai kewenangan masing-masing.
Selain memperkuat koordinasi, kader yang mengikuti pembinaan diharapkan meneruskan pengetahuan kepada jajaran Posyandu di wilayahnya. Pendampingan dari TP Posyandu tingkat kabupaten/kota juga diperlukan agar penguatan kelembagaan dan penerapan enam bidang pelayanan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Fathul Jannah turut mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki persoalan dan karakteristik berbeda. Tantangan yang dihadapi dapat berupa masalah kesehatan ibu dan anak, keterbatasan akses pendidikan anak usia dini, rumah tidak layak huni, minimnya ketersediaan air bersih dan sanitasi, hingga dampak bencana serta kerusakan lingkungan.
“Harapan kami, seluruh kader dapat menyerap materi yang disampaikan para narasumber, membawa ilmu yang bermanfaat, kemudian menerapkannya dan menyalurkannya kepada masyarakat di wilayah masing-masing,” tutupnya.
Melalui penguatan kapasitas tersebut, Posyandu diharapkan berkembang menjadi pusat identifikasi kebutuhan dasar masyarakat yang terintegrasi dengan berbagai sektor pelayanan. Dengan pendataan yang akurat dan koordinasi lintas pemerintahan, pemenuhan enam bidang SPM di Kalsel diharapkan semakin tepat sasaran sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan dasar. []
Redaksi 03
