Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Meski persediaan beras mencapai 12.212 ton, kondisi geografis dan waktu pengiriman hingga dua hari ke wilayah pedalaman menjadi tantangan Pemprov Kalimantan Tengah dalam menjaga pemerataan pasokan dan stabilitas harga pangan.
PALANGKA RAYA – Tantangan distribusi pangan ke wilayah pedalaman menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam mengendalikan kenaikan harga beras. Meski persediaan beras di wilayah tersebut mencapai 12.212 ton, kondisi geografis yang sulit dijangkau masih menjadi kendala dalam memastikan pasokan tersebar merata ke seluruh kabupaten.
Kenaikan harga beras terutama terjadi pada produk lokal, seperti beras Mayang dan Banjar. Kondisi tersebut dipengaruhi penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya. Sementara itu, harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengungkapkan kondisi tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (03/11/2026).
“Kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras SPHP dan bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya,” jelas Yuas.
Yuas menjelaskan, meskipun stok beras relatif mencukupi, kelancaran distribusi tetap menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Jarak antarkabupaten dan akses menuju sejumlah wilayah pedalaman membutuhkan waktu pengiriman lebih lama sehingga berpotensi memengaruhi pemerataan pasokan.
“Perjalanan antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam, sedangkan pengiriman ke daerah pedalaman tertentu bahkan mencapai dua hari menggunakan kapal atau klotok. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat,” pungkas Yuas.
Sebagai langkah pengendalian, Pemprov Kalteng menjalankan sejumlah intervensi pasar melalui pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) serta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) juga diperkuat untuk memperlancar penyaluran beras ke berbagai kabupaten.
Upaya tersebut menjadi penting karena kenaikan harga beras turut memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Persoalan ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.
Sebagaimana diberitakan MMC Kalteng, Selasa, (03/11/2026), Tomsi meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk meningkatkan operasi pasar. Ia menyoroti kenaikan harga beras secara tahunan yang telah melampaui 17 persen.
“Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikannya sudah lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikannya mencapai sekitar Rp2.000. Pemerintah daerah bersama Bulog perlu mengintensifkan operasi pasar,” tegas Tomsi.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga kestabilan harga beras karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat secara luas.
“Diharapkan sinergi seluruh pihak terus terjaga dan harga beras dapat diturunkan. Kenaikan harga beras, meskipun sedikit, tetap memberikan andil terhadap inflasi karena beras dikonsumsi oleh seluruh masyarakat,” tandas Tomsi.
Selain beras, Pemprov Kalteng turut memantau empat komoditas lain yang memengaruhi perkembangan inflasi, yakni emas perhiasan, bensin, daging ayam, dan ikan nila.
Pemerintah daerah berharap penguatan koordinasi lintas sektor, intervensi pasar, serta perbaikan distribusi dapat menjaga ketersediaan bahan pangan dan menekan kenaikan harga. Langkah tersebut diharapkan mampu melindungi daya beli masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pedalaman dengan akses distribusi terbatas. []
Redaksi 03
