Upah Tak Cukup untuk Hidup, Pekerja Prancis Kembali Gelar Aksi

Ratusan ribu pekerja dan kelompok masyarakat turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis menuntut perbaikan upah, penurunan beban biaya hidup, dan pengurangan ketimpangan, sementara serikat pekerja menyiapkan demonstrasi lanjutan.

PRANCIS – Gelombang demonstrasi pekerja di Prancis menunjukkan meningkatnya tekanan masyarakat terhadap pemerintah. Aksi nasional pada Kamis (05/11/2026) melibatkan ratusan ribu orang yang menuntut perbaikan upah, pengendalian biaya hidup, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Serikat pekerja bahkan telah menjadwalkan demonstrasi lanjutan pada Sabtu (07/11/2026).

Besarnya mobilisasi massa terlihat dari perbedaan data jumlah peserta. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 575.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah, sedangkan Konfederasi Umum Buruh (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar sekaligus penyelenggara aksi, memperkirakan jumlahnya mencapai 1,6 juta orang.

Aksi tersebut melibatkan pegawai pemerintah, guru, pekerja transportasi, pelajar, serta anggota serikat pekerja. Gelombang demonstrasi diawali dengan hampir 200 aksi unjuk rasa damai di berbagai wilayah. Di Paris, massa berbaris melalui jalan-jalan utama hingga menyebabkan Menara Eiffel ditutup sementara.

Pemimpin CGT, Sophie Binet, menyebut rendahnya upah membuat pekerja semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menilai pemerintah belum memberikan perhatian memadai terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat.

“Gaji kami sudah tidak lagi mencukupi untuk hidup,” ujar Binet kepada CBS News.

Binet juga mendesak pendukungnya melanjutkan protes karena menilai Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak mendengarkan keluhan masyarakat.

“Karena dia merasa tahu segalanya sendirian,” kata Binet mengenai Macron.

“Karena dia bekerja untuk orang kaya, untuk perusahaan multinasional, dan untuk sektor keuangan, bukan untuk kaum pekerja,” lanjutnya.

Kritik serupa disampaikan Wali Kota Saint-Denis, Bally Bagayoko. Ia menilai pemerintah belum mampu memberikan solusi atas persoalan ekonomi dan ketimpangan yang dirasakan masyarakat. Bagayoko menyebut para demonstran semakin “muak” karena pemerintah dianggap lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan mayoritas warga.

Ia juga menambahkan “negara yang termasuk paling kuat di dunia ini justru menyisakan jurang ketimpangan yang sangat lebar”.

Selain menuntut perbaikan kesejahteraan, sejumlah demonstran meminta pemerintah mengurangi anggaran militer dan penegakan hukum dalam negeri. Mereka menginginkan pengalihan anggaran tersebut untuk memperkuat pendanaan layanan sosial.

Pemerintah sebelumnya telah berupaya membuka ruang dialog. Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengundang perwakilan serikat pekerja untuk bertemu pada Senin (02/11/2026). Namun, pertemuan tersebut belum meredakan aksi protes yang terus berlangsung.

Di sejumlah wilayah, demonstrasi juga diwarnai kericuhan. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa setelah bentrokan terjadi. Di Lyon, sejumlah demonstran membakar sebuah mobil, sedangkan di Paris massa membakar berbagai benda di jalanan.

Gerakan protes ini telah berlangsung sejak akhir September 2026. Pada awalnya, aksi digerakkan pelajar sekolah menengah dan mahasiswa di Paris yang mempersoalkan kondisi sekolah, kekurangan guru, serta infrastruktur pendidikan. Gerakan tersebut kemudian meluas dengan dukungan kelompok masyarakat lainnya.

Hasil survei lokal yang dikutip dalam pemberitaan menunjukkan hampir enam dari sepuluh warga Prancis mendukung gerakan protes tersebut. Namun, eskalasi aksi juga memunculkan persoalan keamanan setelah sejumlah bangunan dan tempat usaha dirusak, terjadi pembakaran, serta bentrokan antara demonstran dan polisi. Kerusuhan sebelumnya bahkan memicu penangkapan ribuan orang dan pemberlakuan jam malam di sejumlah kota.

Dengan rencana demonstrasi lanjutan pada 7 November, pemerintah Prancis masih menghadapi tekanan untuk merespons tuntutan pekerja dan kelompok masyarakat. Penyelesaian persoalan upah, biaya hidup, serta ketimpangan ekonomi menjadi tantangan penting agar gelombang protes tidak semakin meluas dan situasi keamanan tetap terkendali. []

Redaksi 03