Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Sebanyak 260 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 52 desa di enam kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), resmi mengemban amanah untuk periode 2026–2034. Keberadaan mereka diharapkan memperkuat fungsi pengawasan pemerintahan desa sekaligus memastikan aspirasi masyarakat menjadi dasar penyusunan program pembangunan.
Pengambilan sumpah/janji anggota BPD tersebut berlangsung di Kecamatan Tulin Onsoi, Sabtu (07/11/2026). Pelantikan ini menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan kelembagaan desa setelah masa jabatan anggota sebelumnya berakhir.
Bupati Nunukan Irwan Sabri menilai keberadaan BPD tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah desa, dan BPD agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Irwan juga mengapresiasi kehadiran lima anggota DPRD Nunukan yang mengikuti prosesi pelantikan. Mereka adalah Yawong Salaju, Said Hasan, Tri Wahyuni, Karunia, dan Maradona.
“Luar biasa, anggota DPRD Nunukan yang hadir hari ini ada lima orang, yakni Bapak Yawong Salaju, Said Hasan, Tri Wahyuni, S.M., Karunia, S.I.P., dan Maradona, S.E. Ini luar biasa. Kami ucapkan terima kasih,” ucap Irwan sebagaimana diberitakan situs resmi Pemerintah Kabupaten Nunukan, Minggu, (08/11/2026).
Dari sisi legislatif, anggota DPRD Nunukan Yawong Salaju menekankan bahwa pelantikan anggota BPD definitif penting untuk menghindari kekosongan kelembagaan yang berpotensi menghambat koordinasi pemerintahan desa.
Menurutnya, kepastian keanggotaan BPD akan membantu kepala desa menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan secara lebih lancar.
“Yang saya apresiasi dari pelantikan ini adalah supaya memudahkan kinerja kepala desa. Ketika BPD sudah definitif, maka kinerja kepala desa juga bisa berjalan lebih lancar,” ungkap Yawong.
Ia menjelaskan, hubungan antara BPD dan kepala desa harus dibangun atas dasar kerja sama, komunikasi, serta komitmen bersama. Kedua unsur pemerintahan desa tersebut tidak boleh menjalankan tugas secara terpisah karena keberhasilan pembangunan membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan.
Yawong juga menilai anggota BPD memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial dan persoalan masyarakat di wilayah masing-masing. Kedekatan tersebut memungkinkan BPD mengidentifikasi kebutuhan warga yang belum tentu diketahui secara langsung oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
Salah satu saluran penyampaian kebutuhan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui program WISES yang dilaksanakan setiap tahun. Aspirasi dari masing-masing desa diperlukan agar usulan pembangunan yang disampaikan kepada legislatif sesuai dengan persoalan nyata di lapangan.
“Yang tahu kondisi di daerah masing-masing tentu BPD-nya. Karena itu, kami berharap ada perwakilan dari setiap desa, baik BPD maupun pemerintah desa, yang menyampaikan keluhan dan kebutuhan masyarakat. Kami dari DPRD tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang ada di setiap desa,” jelasnya.
Ia berharap anggota BPD yang baru dilantik mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab, menjaga hubungan harmonis dengan kepala desa, serta aktif mengawal program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Harapan saya, BPD dan kepala desa harus bekerja sama. Jangan sampai setelah terpilih, masing-masing berjalan sendiri. Kalau tidak ada kerja sama, bagaimana program pembangunan bisa berjalan dengan baik,” pesannya.
Sebanyak 260 anggota BPD tersebut berasal dari enam kecamatan, yakni Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung Atulai, Sembakung, Lumbis, dan Lumbis Ogong. Mereka akan menjalankan fungsi kelembagaan desa selama delapan tahun ke depan.
Penguatan peran BPD diharapkan tidak berhenti pada pelantikan dan pengisian jabatan, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas pengawasan, penyaluran aspirasi, serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
Dengan sinergi antara BPD, kepala desa, pemerintah daerah, dan DPRD, berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan dapat diperjuangkan secara lebih terarah sehingga pembangunan 52 desa di Nunukan berlangsung efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga. []
Redaksi 03
