Polisi Sita 10.325 Liter Solar, Diduga untuk Pasok Tambang Emas Ilegal

Polisi mengamankan 295 jeriken berisi 10.325 liter solar bersubsidi dan dua ekskavator dalam pengungkapan dugaan penyaluran BBM untuk aktivitas tambang emas tanpa izin di Pohuwato.

GORONTALO – Sebanyak 10.325 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diduga akan digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, disita polisi. Pengungkapan kasus ini juga berujung pada penahanan seorang warga berinisial RW (40) yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Pengungkapan tersebut berlangsung di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Jumat (06/11/2026). Dalam penindakan itu, petugas menemukan 295 jeriken berisi solar dengan total volume 10.325 liter. Polisi turut mengamankan dua unit ekskavator merek LiuGong berwarna kuning yang diduga berkaitan dengan rencana pengangkutan BBM menuju lokasi tambang ilegal di Desa Longgi.

Besarnya volume solar yang diamankan menjadi salah satu fokus penyidikan karena BBM tersebut merupakan bahan bakar bersubsidi yang penyalurannya diatur pemerintah. Penyidik kini mendalami dugaan pengalihan solar untuk memasok kebutuhan operasional pertambangan ilegal.

RW ditahan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pohuwato pada Sabtu (07/11/2026), sekitar pukul 23.00 Waktu Indonesia Tengah (Wita).

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pohuwato, Renly H. Turangan, mengatakan penetapan tersangka dan penahanan RW dilakukan berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang telah dikumpulkan. Sebagaimana diberitakan Ulanda, Senin (09/11/2026), penyidik masih melanjutkan pendalaman untuk mengungkap rangkaian perkara tersebut.

“Saat ini, proses penyidikan masih terus kami lakukan untuk mendalami perkara tersebut,” ujar Renly.

Penahanan terhadap RW berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 7 hingga 26 November 2026, di Rumah Tahanan Satreskrim Polres Pohuwato. Polisi juga masih menelusuri asal-usul solar, tujuan penyaluran, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Dalam perkara ini, RW disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Kasus tersebut kembali menyoroti kerawanan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada kelompok masyarakat sesuai ketentuan. Polres Pohuwato mengimbau masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM maupun aktivitas pertambangan tanpa izin melalui layanan kepolisian 110 agar praktik serupa dapat ditindaklanjuti. []

Redaksi 03