Polemik Ijazah Gibran, Surya Paloh Sebut Situasi Memprihatinkan

Surya Paloh menilai polemik ijazah Gibran memprihatinkan dan menyatakan pemakzulan hanya dapat ditempuh jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi.

JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh mengingatkan agar polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak disikapi dengan kegembiraan. Menurutnya, wacana pemakzulan harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan tidak tersedia alternatif penyelesaian lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Paloh saat menghadiri kegiatan NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (08/11/2026) malam. Ia menilai polemik yang menyeret Gibran justru menjadi persoalan yang memprihatinkan karena menyangkut kepemimpinan nasional yang dipilih rakyat untuk masa jabatan 2024–2029.

“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Senin, (09/11/2026).

Paloh mengatakan persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian bersama, bukan alasan bagi pihak tertentu untuk merayakan kesulitan yang dihadapi sesama anak bangsa. Ia juga menyoroti waktu pemerintahan yang masih panjang setelah baru berjalan sekitar dua tahun.

“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya.

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Gibran memperoleh mandat rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk memimpin hingga 2029. Karena itu, polemik yang muncul pada awal masa pemerintahan dinilainya sebagai situasi yang menyedihkan.

“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucap Paloh.

“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” lanjutnya.

Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wapres. Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pendaftaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak sah.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (06/10/2026) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wapres.

MK menyerahkan persoalan tersebut kepada parlemen. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini disebut tengah berkonsolidasi untuk menjajaki wacana pemakzulan Gibran.

Pernyataan Paloh menegaskan bahwa setiap langkah politik terkait posisi Wapres harus tetap berpijak pada ketentuan konstitusi. Di tengah polemik yang berkembang, kepastian hukum dan mekanisme ketatanegaraan menjadi faktor penting agar persoalan tersebut tidak semakin memperlebar perpecahan di masyarakat. []

Redaksi 03