Bagikan Pembalut ke Polwan, Massa Surabaya Suarakan 5 Tuntutan

Ratusan demonstran di depan Gedung Negara Grahadi menyuarakan lima tuntutan, termasuk evaluasi kepemimpinan nasional, penanganan karhutla, perbaikan tata kelola, serta kritik terhadap pajak pembalut.

JAWA TIMUR – Isu pajak pembalut menjadi salah satu simbol perlawanan ratusan demonstran yang menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Minggu (08/11/2026). Melalui pembagian pembalut kepada polisi wanita (polwan), massa dari Aliansi Suroboyo Bergerak dan Srikandi Suraboyo menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus mendesak perubahan dalam lima bidang, mulai dari kepemimpinan nasional hingga penanganan krisis ekologi.

Aksi tersebut didominasi kelompok perempuan dari berbagai latar belakang. Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasi, pembacaan puisi, pertunjukan musik, seni teatrikal, serta poster berisi kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Koordinator Umum Aliansi Suroboyo Bergerak, Kardono Setyorakhmadi, mengatakan peserta aksi berasal dari beragam kelompok masyarakat, termasuk ibu rumah tangga, kalangan profesional, tenaga medis, dan akademisi.

“Campur. Jadi ada dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, dari kalangan profesional, tenaga medis, terus dari akademisi. Lengkap ini. Maksudnya banyak yang tergabung dari elemen-elemen lainnya gitu loh,” kata Kardono, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Minggu, (08/11/2026).

Dalam aksinya, demonstran menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan nasional karena menilai pemerintah belum mampu mengelola persoalan negara yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Kedua, massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, termasuk korporasi, serta pemulihan hak-hak masyarakat yang menjadi korban.

“Yang kedua, tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, tangkap pembakar dan korporasi yang melakukannya, serta pulihkan hak korban bencana,” ujarnya.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Demonstran meminta pemerintah menghentikan program yang mereka nilai boros dan tidak berpihak kepada masyarakat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), serta pembentukan Batalyon Teritorial Pembantu.

“Yang ketiga, hentikan program boros yang anti-rakyat dan anti-demokrasi seperti MBG, Kopdes, pembentukan Batalyon Teritorial Pembantu, dan sebagainya,” tuturnya.

Selanjutnya, massa mendesak perbaikan tata kelola pemerintahan di berbagai sektor. Mereka menilai persoalan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, ketidakstabilan pasar modal, dan ancaman krisis energi membutuhkan pengelolaan serta pengawasan yang lebih baik.

“Yang keempat, perbaiki tata kelola di segala bidang. Kita tahu lah bahwa Indonesia sedang menuju ke krisis energi, terus kemudian ya IHSG jebol, rupiah semakin melemah, ya itu akibat dari buruknya tata kelola dan buruknya kontrol terkait krisis tersebut,” ucapnya.

Adapun tuntutan kelima adalah penolakan terhadap tindakan represif dan meluasnya peran militer di ranah sipil. Demonstran meminta kebebasan berekspresi masyarakat dihormati dan fungsi militer tetap berada dalam ranah pertahanan.

“Terus yang kelima, hentikan represi dan dwifungsi militer di ranah sipil,” tegasnya.

Di luar lima tuntutan tersebut, pembagian pembalut kepada polwan menjadi aksi simbolis yang menarik perhatian. Juru Bicara Aliansi Suroboyo Bergerak, Putri Bunga, mengatakan pemberian tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pajak yang dinilai membebani perempuan, terutama terkait kebutuhan dasar menstruasi.

“Kami memberikan pembalut kepada Polwan dan juga kepada teman-teman itu adalah bukti bahwa pemerintah itu kok tega gitu memajaki rahim kita sendiri yang melahirkan generasi Indonesia juga kok dipajaki gitu,” kata Putri Bunga.

Ia menilai kebutuhan dasar perempuan semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan perpajakan. Menurutnya, masyarakat telah menanggung berbagai kewajiban pajak, sementara kebutuhan mendasar seperti pembalut masih menjadi persoalan yang disorot.

“Kalau misalnya pemerintah tahu prioritas itu ya harusnya hal-hal kayak pembalut enggak dipajaki loh, maksudnya mereka udah kurang kaya apa gitu sekian ratus juta masyarakat kita bayar pajak untuk hal-hal dasar kayak gini, kita enggak minta untuk berdarah setiap bulan ya masa dipajakin,” tambahnya.

Dalam aksi tersebut, polwan sempat membalas pemberian pembalut dengan bunga mawar merah. Namun, demonstran menolak pemberian itu. Kardono menjelaskan penolakan tersebut dilakukan untuk menjaga independensi gerakan dan mencegah munculnya anggapan bahwa demonstrasi itu merupakan kegiatan bersama yang difasilitasi kepolisian.

“Ini bukan aksi kolaborasi. Nanti bisa disalahartikan sebagai aksi bersama. Kita bukan massa seperti itu, seperti deklarasi Raffi Ahmad itu,” pungkas Kardono.

Selama demonstrasi berlangsung, aparat kepolisian bersiaga di halaman Gedung Negara Grahadi dengan memasang barikade kawat berduri dan menyiapkan kendaraan pengurai massa. Aksi ini memperlihatkan bahwa tuntutan terkait kebutuhan perempuan menjadi bagian dari kritik yang lebih luas terhadap kebijakan publik, tata kelola negara, dan perlindungan hak masyarakat. []

Redaksi 03