Aksi Besar di Surabaya, Dua Orang Diduga Bawa Bom Molotov Ditangkap

Hampir 3.000 mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Surabaya dengan tuntutan penanganan karhutla, penurunan harga kebutuhan pokok, penguatan supremasi sipil, serta evaluasi sejumlah program pemerintah.

JAWA TIMUR – Hampir 3.000 mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi di kawasan Alun-Alun Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa (10/11/2026). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penurunan harga kebutuhan pokok, hingga penguatan supremasi sipil.

Aksi yang melibatkan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan sejumlah kelompok masyarakat sipil tersebut dipusatkan di Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya. Massa memilih lokasi itu karena menilai demonstrasi di gedung perwakilan rakyat selama ini belum menghasilkan langkah konkret.

Selain menyampaikan tuntutan melalui orasi dan spanduk, peserta aksi juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah. Isu yang diangkat mencakup persoalan lingkungan, kondisi ekonomi masyarakat, perlindungan hak sipil, serta evaluasi program pemerintah.

Menteri Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair sekaligus Koordinator Lapangan Aksi, Daniel Situmorang, mengatakan dinamika politik nasional tidak boleh membuat mahasiswa dan masyarakat sipil berhenti mengawasi jalannya pemerintahan.

“Mundurnya Gibran ini ibaratnya baru kemenangan kecil bagi gerakan mahasiswa dan masyarakat. Kita tidak boleh lupa bahwa sejak awal pencalonan, mereka ini kan majunya sepaket. Karena itu, sikap kritis kita untuk terus mengawal jalannya pemerintahan ini tidak boleh luntur sama sekali,” ujar Daniel di sela-sela aksi, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Rabu (11/11/2026).

Daniel juga menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen yang memadai dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik, termasuk penanganan karhutla dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita melihat ketidakmampuan, ketidakkompeten dari pimpinan-pimpinan pejabat nasional dalam menjaga komitmen mereka dari zaman kampanye sampai sekarang. Buktinya tidak ada keadilan dan tidak ada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dalam tuntutan terkait lingkungan, massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka menilai dampak kebakaran dan kabut asap di sejumlah wilayah membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.

“Kami menuntut Karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah harus berhenti anggep enteng terhadap asap yang menyerang saudara-saudara kita di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Sumatra, dan lain sebagainya. Fokuskan penanganan bencana sebagai prioritas utama negara per saat ini,” kata dia.

Selain persoalan lingkungan, demonstran meminta pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menghentikan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Mereka juga mendesak penguatan supremasi sipil agar penegakan hukum berjalan tanpa dominasi kekuasaan.

“Selanjutnya, kami menuntut agar harga kebutuhan pokok masyarakat dapat turun. Dapur rakyat tidak boleh terus menjerit akibat melonjaknya harga bahan pokok. Dan yang terakhir, kami menuntut bangun supremasi sipil. Kembalikan hak-hak sipil dan hentikan segala bentuk intimidasi serta dominasi kekuasaan di atas hukum,” tambahnya.

Massa turut meminta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk pemberian kompensasi bagi masyarakat yang menjadi korban keracunan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kami percaya bahwa negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan melanggengkan ketidakadilan. Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan, kebijakan tidak boleh mengabaikan keselamatan, dan kekuasaan tidak boleh berdiri di atas penderitaan rakyat,” tuturnya.

Presiden BEM ITS, Rakan Naufal Alief, mengatakan aksi gabungan tersebut mencerminkan kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat tanggapan memadai dari pemerintah.

“Nah, ini bentuk suatu ketidakpercayaan bahwa hari ini, rezim hari ini menimbulkan banyak sekali permasalahan, banyak sekali tuntutan yang hari ini tidak pernah didengar, seperti itu,” kata Presiden BEM ITS, Rakan Naufal Alief.

Menurut Rakan, massa yang hadir dalam demonstrasi itu berasal dari berbagai organisasi dan komunitas. Ia menyebut jumlah peserta hampir mencapai 3.000 orang, dengan sekitar 1.500 di antaranya berasal dari ITS.

“Kami hari ini datang bersama-sama dari berbagai organ, berbagai komunitas hampir, hampir 3.000 massa. Dan dari ITS sendiri kami membawa 1.500 massa sendiri. Maka hati-hati kepada pemerintah agar untuk mendengarkan tuntutan-tuntutan kami dan mendengar aspirasi kami,” tegasnya.

Aksi diawali dengan pergerakan massa dari Kampus B Unair di Jalan Airlangga menuju Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya di Jalan Gubernur Suryo. Setelah tiba di lokasi, demonstran menguasai kawasan bundaran dan menutup akses sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Gubernur Suryo, Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Yus Sudarso.

Penutupan persimpangan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Arus lalu lintas di empat ruas jalan tersebut sempat lumpuh total sebelum kembali berangsur normal setelah demonstrasi berakhir sekitar pukul 17.30 WIB. Secara keseluruhan, aksi berlangsung tertib dan kondusif.

Di tengah demonstrasi, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengamankan dua warga Surabaya berinisial MVK dan VS yang diduga membawa bom molotov. Keduanya ditangkap personel Satuan Tugas (Satgas) Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Jules Abraham Abast, mengatakan petugas menemukan satu botol berisi cairan yang diduga bahan bakar dan dilengkapi sumbu dari potongan kain.

“Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan,” kata Jules, Selasa malam.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua orang tersebut diduga merakit benda itu di rumah seorang rekan sebelum menuju lokasi demonstrasi dengan berjalan kaki. Mereka disebut sempat berusaha melarikan diri ketika melihat petugas.

Jules menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan adanya rencana untuk memicu kerusuhan di tengah demonstrasi. Meski demikian, penyidik masih mendalami keterangan keduanya dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Motif hasil pemeriksaan awal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ucapnya.

Kedua orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya. Jules menegaskan kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.

“Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai,” kata Jules.

“Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” sambungnya.

Demonstrasi dengan sejumlah tuntutan serupa juga berlangsung di beberapa daerah lain, antara lain Jakarta, Yogyakarta, Purwokerto, dan Makassar. Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah untuk merespons persoalan lingkungan, ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat secara konkret, sekaligus menjaga ruang penyampaian pendapat tetap aman dan damai. []

Redaksi 03