Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
LBH Yogyakarta mencatat 64 aduan setelah demonstrasi berujung ricuh, sementara polisi mengamankan 154 orang dan menyelidiki dugaan perusakan fasilitas umum.
YOGYAKARTA – Kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam menyisakan persoalan keselamatan dan keberadaan peserta aksi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mencatat 64 aduan hingga Rabu (11/11/2026) dini hari, sementara kepolisian mengamankan 154 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan di sekitar Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) dan kawasan Malioboro.
Data LBH Yogyakarta yang dihimpun hingga pukul 03.50 WIB mencakup dua korban yang mengalami luka dan berada di rumah sakit. Selain itu, terdapat sembilan peserta aksi atau warga yang mendapatkan pertolongan pertama di rumah sakit, tetapi identitas mereka belum berhasil diperoleh saat pendataan dilakukan.
LBH Yogyakarta juga membuka saluran pengaduan bagi keluarga atau kerabat yang belum mengetahui keberadaan peserta demonstrasi. Melalui akun X @LBHYogyakarta, lembaga tersebut menyampaikan imbauan:
“Jika kawan, saudara, atau keluarga Anda belum kembali atau kehilangan kabar setelah mengikuti aksi demonstrasi 10 November di Yogyakarta, segera hubungi: 0895-1062-9630 (Tim Hukum Bara Adil),” demikian dikutip dari akun X @LBHYogyakarta.
Di sisi lain, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menyatakan telah mengamankan 154 orang yang diduga terlibat dalam aksi rusuh dan perusakan fasilitas umum. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Plt Kabid Humas) Polda DIY, Novita Eka Sari, mengatakan jumlah tersebut merupakan data hingga Rabu pagi.
“Total sampai pagi ini ada 154 orang,” kata Novita dalam keterangannya, Rabu (11/11) pagi, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Menurut Novita, pengamanan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari Kantor DPRD DIY, kawasan Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai aparat yang masuk ke lingkungan kampus UGM.
“Tidak masuk kampus, jumlah yang diamankan di lokasi bundaran depan UGM menyusul,” urai Novita.
Dari orang-orang yang diamankan, polisi menyita enam botol bom molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, serta satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel. Seluruh orang tersebut masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui peran masing-masing dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Novita menjelaskan, demonstrasi gabungan pada 10 November awalnya berlangsung tertib hingga waktu magrib. Namun, situasi berubah sekitar pukul 20.07 WIB ketika lebih dari 100 orang berkumpul di depan Kantor DPRD DIY dan diduga melakukan penyerangan menggunakan petasan, bom molotov, serta batu ke arah gedung.
Untuk mengendalikan keadaan, polisi mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pengendalian Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob. Petugas mendorong massa ke arah utara kawasan Malioboro.
Selain itu, sebanyak 858 personel Satuan Tugas Penguatan Patroli Siaga Reserse (Satgas PAGAR) diterjunkan untuk mengamankan situasi dan menindak pihak yang diduga melakukan tindakan anarkis.
Sekitar pukul 21.00 WIB, petugas berhasil mendorong massa hingga kawasan Tugu Golong-gilig. Aparat kemudian membentuk barikade dan melakukan penangkapan. Hingga pukul 22.37 WIB, sebagian massa masih melemparkan petasan, sedangkan penyekatan dari arah timur Tugu Golong-gilig berlangsung sekitar pukul 23.06 WIB.
Brimob selanjutnya menggelar patroli skala besar di wilayah Kota Yogyakarta pada pukul 23.30 WIB. Kepolisian menyatakan situasi keamanan telah kembali kondusif.
“Penanganan (aksi) dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutur Novita.
Kericuhan tersebut mendapat perhatian Kapolri Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad. Keduanya meninjau penanganan situasi di Kantor DPRD DIY pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 WIB, didampingi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DIY, Langgeng Purnomo.
Suyudi mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung penanganan personel kepolisian di lapangan sekaligus memastikan pihak yang membawa benda berbahaya dapat diungkap.
“Seperti apa penanganan anggota di lapangan, kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainnya,” kata Suyudi.
“Dan kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena toleransi kita Polri sampai jam 18.00 (WIB). Ini jam 1 malam,” sambung dia.
Ia juga menyatakan kepolisian akan menyelidiki kemungkinan adanya keterkaitan kericuhan di Yogyakarta dengan peristiwa serupa di daerah lain.
“Nanti akan kita selidiki. Apakah demonstrasi yang terjadi sampai malam hari ini apakah ada upaya-upaya yang memang ingin secara sengaja melakukan perusakan-perusakan dan juga tujuan-tujuan yang lain. Pasti perlu pemeriksaan yang mendalam,” imbuh Suyudi.
Kericuhan pada malam hari tersebut berbeda dengan demonstrasi Aliansi Jogja Memanggil yang berlangsung pada siang hingga sore hari. Aksi di depan Kompleks Kantor Gubernur DIY di Kepatihan, Yogyakarta, berlangsung kondusif dan diwarnai dialog langsung antara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dengan peserta demonstrasi.
Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pencabutan pengaturan gubernur mengenai Jaga Warga dan larangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi. Mereka juga menyoroti penanganan Stadion Mandala Krida serta penetapan upah buruh.
“Bahwa kami meminta pengaturan gubernur terkait jaga warga agar segera dicabut. Itu satu. Yang kedua, kami meminta pengaturan gubernur terkait pelarangan aksi di sumbu filosofi itu segera dicabut,” tutur perwakilan massa aksi.
Menanggapi tuntutan mengenai Jaga Warga, Sultan mengatakan kebijakan tersebut akan ditinjau apabila dinilai menghambat demokratisasi. Ia menjelaskan, program itu pada dasarnya ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
“Karena apa? Karena itu (Jaga Warga) sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” ujar Sultan.
Terkait persoalan premanisme yang disinggung peserta aksi, Sultan mengaku tidak mengetahui secara langsung pihak-pihak yang dimaksud dan menegaskan penolakannya terhadap kekerasan.
“Kalau premanisme, misalnya, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Ya, preman itu siapa? Saya kan tidak tahu gitu. Kalau saya, ya kalau kekerasan jangan dilakukan,” terang Sultan kepada massa aksi, dikutip dari DetikJogja.
“Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang itu kami buka gitu. Tetapi faktor-faktornya di publik itu terlalu banyak,” sambung Sultan.
Mengenai tuntutan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), Sultan menjelaskan penetapannya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, dan faktor alfa berdasarkan ketentuan pengupahan. Proses tersebut melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Ia menyebut faktor alfa yang semula disepakati sebesar 0,4 dapat ditingkatkan menjadi 0,8 setelah melalui negosiasi dengan pengusaha. Meski demikian, pemerintah daerah masih mencermati ketentuan pemerintah pusat sebagai acuan penetapan upah tahun berikutnya.
Setelah dialog, massa aksi siang hari meninggalkan lokasi untuk menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Sementara itu, dampak kericuhan malam hari masih didalami melalui pemeriksaan kepolisian dan pendataan pengaduan oleh LBH Yogyakarta.
Perbedaan situasi dalam dua rangkaian aksi tersebut menjadi perhatian penting bagi penanganan demonstrasi ke depan. Penegakan hukum terhadap dugaan perusakan perlu berjalan berdasarkan bukti dan pemeriksaan yang cermat, bersamaan dengan upaya memastikan keselamatan, pendampingan, serta kepastian keberadaan peserta aksi yang dilaporkan belum kembali. []
Redaksi 03
