Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PM Anwar Ibrahim meminta Jaksa Agung menghadap Sultan Ibrahim untuk menjelaskan persoalan hukum yang menghambat pelaksanaan pengampunan bersyarat dan tahanan rumah Najib Razak.
KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia meminta penjelasan hukum terkait pelaksanaan pengampunan bersyarat bagi mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak setelah muncul perbedaan pandangan mengenai status penahanan rumahnya. PM Anwar Ibrahim menginstruksikan Jaksa Agung Dusuki Mokhtar segera menghadap Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, untuk menjelaskan persoalan yang melibatkan dua perkara hukum Najib.
Langkah tersebut ditempuh di tengah ketegangan antara pemerintah dan Istana Negara setelah muncul polemik mengenai pelaksanaan keputusan pengampunan bersyarat. Istana menegaskan keputusan Sultan Ibrahim sudah jelas dan tidak boleh ditafsirkan berbeda maupun ditunda terlalu lama.
Anwar menyatakan pemerintah menghormati keputusan kerajaan. Namun, pelaksanaannya memerlukan penjelasan hukum karena Najib juga tersangkut perkara lain selain kasus SRC International.
“Saya telah meminta Jaksa Agung (Dusuki Mokhtar) untuk segera meminta audiensi dengan Yang Mulia Raja untuk mengklarifikasi bahwa keputusan (raja) telah diterima dalam kasus SRC, tetapi telah timbul komplikasi karena hal itu melibatkan kasus kedua, yaitu kasus 1MDB,” kata Anwar kepada wartawan di Pusat Perdagangan Internasional Selangor (SITC), Minggu (09/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Senin, (09/11/2026).
Anwar menjelaskan, pemerintah perlu membahas persoalan tersebut sebelum mengambil keputusan. Proses klarifikasi bahkan berpotensi membutuhkan waktu beberapa hari karena pemerintah harus merujuk persoalan itu kepada pengadilan.
Meski demikian, Anwar menegaskan pemerintah tidak mempersoalkan kewenangan Sultan Ibrahim. Ia menyerahkan penjelasan mengenai aspek hukum pelaksanaan keputusan tersebut kepada Jaksa Agung. Dusuki disebut telah mengajukan permohonan audiensi, tetapi jadwal pertemuan dengan Sultan belum dipastikan.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) menegaskan permintaan penundaan pelaksanaan tahanan rumah Najib bukan bentuk penentangan terhadap pengampunan bersyarat yang diberikan Sultan Ibrahim.
AGC menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan konsekuensi hukum Surat Putusan Pembebasan yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur sehari sebelumnya. Dokumen itu keluar setelah Najib membayar denda sebesar RM50 juta atau sekitar Rp223 miliar.
Pernyataan AGC muncul setelah tim hukum Najib dari Shafee & Co menuding Jaksa Agung melampaui kewenangan, mengabaikan dekrit kerajaan, serta melanjutkan penahanan mantan PM tersebut secara tidak sah.
Sementara itu, Istana Negara kembali menegaskan keputusan pengampunan bersyarat Najib memiliki ketentuan yang jelas dan tidak berkaitan dengan perkara lain yang menjeratnya. Istana juga mengingatkan agar pelaksanaan keputusan tersebut tidak mengalami penundaan berkepanjangan.
Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kementerian Dalam Negeri, termasuk lembaga pemasyarakatan, disebut akan mengikuti nasihat hukum dari Jaksa Agung terkait penafsiran Surat Putusan Pembebasan Najib.
Ia menjelaskan, pihak lembaga pemasyarakatan telah menyerahkan surat dari Pengadilan Tinggi kepada AGC untuk memperoleh nasihat hukum.
“Kami tunduk pada nasihat hukum dari Jaksa Agung, yang bertindak sebagai penasihat hukum pemerintah,” kata Saifuddin kepada wartawan setelah menghadiri acara komunitas bersama kepolisian Kedah di Kulim.
Polemik tersebut kini bergantung pada hasil komunikasi antara Jaksa Agung dan Sultan Ibrahim serta penjelasan hukum dari pengadilan. Kejelasan proses itu menjadi penting agar keputusan pengampunan kerajaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan tanpa mengabaikan proses hukum lain yang masih berkaitan dengan Najib. []
Redaksi 03
