Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BPN mencatat penyelesaian 100 kasus mafia tanah sepanjang 2026 dengan 151 tersangka dan aset senilai Rp5,77 triliun berhasil diselamatkan, sekaligus mendorong pembenahan data, digitalisasi, dan integritas pelayanan pertanahan.
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong pembenahan tata kelola pertanahan, penguatan integritas aparatur, dan peningkatan keamanan data sebagai langkah lanjutan setelah penanganan 100 kasus mafia tanah sepanjang 2026 berhasil menyelamatkan aset senilai Rp5,77 triliun.
Upaya tersebut dinilai penting agar keberhasilan penindakan tidak berhenti pada pengungkapan perkara dan penetapan tersangka, tetapi juga mampu menutup celah yang memungkinkan kejahatan pertanahan kembali terjadi.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono mengatakan, hasil pemberantasan mafia tanah harus menjadi dasar untuk membangun sistem pertanahan yang lebih kuat. Hal itu disampaikannya saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan,” kata Iljas sebagaimana diberitakan Antara, Jumat, (13/11/2026).
Iljas mengusulkan tiga langkah yang perlu diperkuat setelah pelaksanaan Rakor. Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pertanahan. Setiap perkara yang berhasil diungkap harus menjadi pembelajaran untuk mengenali modus kejahatan sekaligus mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pelayanan.
Kedua, meningkatkan kepastian hukum melalui perbaikan kualitas data dan integritas pelayanan. Langkah tersebut mencakup penyediaan data pertanahan yang akurat, penerapan sistem transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan keamanan informasi, memperkuat jejak audit, dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Menurut Iljas, penerapan teknologi harus disertai integritas aparatur agar seluruh proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Langkah ketiga adalah memperkuat koordinasi penegakan hukum antara ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan. Iljas menekankan bahwa penanganan perkara harus dilakukan secara tepat dan hati-hati agar proses penyelesaian kasus sekaligus mendukung pencegahan kejahatan pertanahan.
“Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” ucap Iljas Tedjo Prijono.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Hendra Gunawan melaporkan, target operasi (TO) penanganan kasus mafia tanah pada 2026 mencapai 120 perkara. Dari jumlah tersebut, 100 kasus telah diselesaikan melalui Satgas Anti-Mafia Tanah dengan menetapkan 151 orang sebagai tersangka.
Penanganan perkara tersebut juga berhasil menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi atau sekitar 11.004,65 hektare. Nilai aset yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464.
Hendra berharap, penanganan ke depan lebih diarahkan pada perkara yang berpotensi menimbulkan persoalan pertanahan lebih besar, bukan hanya kasus yang bersifat umum.
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” kata Hendra Gunawan.
Rakor tersebut diikuti 414 peserta dari unsur kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta kantor wilayah (Kanwil) BPN provinsi. Kegiatan berlangsung selama dua hari, yakni 12-13 November 2026.
Penguatan koordinasi antarlembaga dan pembenahan tata kelola diharapkan dapat membuat perlindungan hak atas tanah semakin kuat. Dengan demikian, pemberantasan mafia tanah tidak hanya menghasilkan penindakan, tetapi juga menciptakan sistem pertanahan yang lebih transparan, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. []
Redaksi 03
