Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Penyidik Polda Kalbar melimpahkan lima tersangka dugaan korupsi proyek rekonstruksi landasan pacu Bandara Rahadi Oesman kepada kejaksaan setelah hasil audit menemukan kerugian negara sebesar Rp4,6 miliar dari proyek senilai Rp7,7 miliar.
PONTIANAK – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) menyerahkan lima tersangka dugaan korupsi proyek rekonstruksi landasan pacu (runway) Bandar Udara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Perkara yang berkaitan dengan proyek senilai Rp7,7 miliar pada tahun anggaran 2023 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,6 miliar berdasarkan hasil audit.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap kedua tersebut dilakukan secara bertahap pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026. Penyelesaian proses penyidikan itu disampaikan Polda Kalbar pada Kamis (12/11/2026), sekaligus menandai beralihnya penanganan perkara ke tahap penuntutan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar Burhanuddin menjelaskan, seluruh berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU), termasuk aset hasil penyitaan yang ditaksir bernilai Rp338 juta.
“Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp 338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan,” kata Burhanuddin.
Kasus tersebut bermula dari dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek rekonstruksi pada ujung landasan pacu 17 dan 35 serta pekerjaan marka di lingkungan Bandara Rahadi Oesman. Pekerjaan yang dilaksanakan melalui satuan kerja bandara itu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp7,7 miliar.
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp4,6 miliar. Jumlah itu setara dengan sekitar 59,7 persen dari nilai proyek yang disebutkan penyidik.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan lima tersangka yang berasal dari unsur penyedia jasa dan penyelenggara negara.
Tiga tersangka dari pihak perusahaan masing-masing berinisial MAG selaku Direktur CV Bhadrika Abadi, MAF sebagai sekutu komanditer perusahaan, serta HAP yang disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan tersebut.
Sementara itu, dua tersangka lainnya berasal dari lingkungan pengelola bandara, yakni ASD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AHA yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman.
Dalam proses penyidikan, salah satu tersangka, HAP, sempat melarikan diri sehingga dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026.
“Dari kelima nama tersebut, HAP sempat berstatus buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Pelarian HAP berakhir pada Sabtu, 19 September 2026, setelah tim penyidik meringkusnya di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, sebelum akhirnya diterbangkan ke Pontianak untuk diserahkan ke jaksa,” pungkas Burhanuddin.
Atas dugaan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 603 atau Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf a dan c.
Ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, disertai ketentuan pidana denda.
Dengan rampungnya pelimpahan perkara, proses hukum terhadap kelima tersangka kini berada pada tahap penuntutan. Perkara ini selanjutnya menunggu proses pelimpahan ke pengadilan untuk menguji dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing terdakwa melalui persidangan. []
Redaksi
