Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan Muhammad Hamid berkomitmen memperjuangkan perbaikan jalan dan drainase di RT 38 Kelurahan Sepinggan melalui perubahan APBD 2027, sekaligus meningkatkan pemahaman warga mengenai layanan BPJS Kesehatan.
BALIKPAPAN – Kerusakan sejumlah ruas jalan dan kebutuhan pembenahan drainase di Rukun Tetangga (RT) 38, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, menjadi perhatian Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Muhammad Hamid. Ia berkomitmen memperjuangkan perbaikan infrastruktur tersebut melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 setelah menerima aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027, Sabtu (14/11/2026) sore.
Komitmen itu disampaikan Hamid setelah meninjau langsung kondisi sejumlah ruas jalan di lingkungan RT 38 yang mengalami kerusakan. Berdasarkan pengamatannya, beberapa bagian jalan ditemukan berlubang sehingga membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
“Memang di lingkungan RT 38 ini saya melihat jalannya sudah rusak. Ada beberapa ruas jalan yang tadi saya sempat lewati, kondisinya berlubang-lubang,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026) sore.
Menurut Hamid, kerusakan jalan dan kebutuhan perbaikan drainase merupakan persoalan infrastruktur yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Ia menyatakan akan memasukkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD agar dapat diperjuangkan melalui pembahasan perubahan anggaran 2027.
“Melalui pokok-pokok pikiran yang tertuang nanti di anggaran perubahan 2027, insyaallah akan saya perjuangkan,” katanya.
Hamid menjelaskan, usulan perbaikan infrastruktur belum dapat diarahkan melalui pembahasan anggaran murni 2027 karena tahapan tersebut telah ditutup. Oleh karena itu, perubahan anggaran menjadi jalur yang akan ditempuh untuk memperjuangkan kebutuhan warga.
“Untuk anggaran murni 2027 sudah ditutup. Jadi, nanti akan saya perjuangkan melalui anggaran perubahan,” jelasnya.
Meski demikian, perjuangan melalui pokir DPRD masih memerlukan proses pembahasan dan penyesuaian dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sebelum memperoleh alokasi anggaran.
Hamid menegaskan, penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif yang harus dilaksanakan tanpa membedakan kondisi sosial maupun ekonomi warga.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap menjadi perhatian, baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menengah, maupun kelompok ekonomi atas.
“Sebagai anggota DPRD, kewajiban saya menyerap aspirasi warga. Apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat, meskipun ekonominya menengah ke atas, tetap akan saya perjuangkan,” tegasnya.
“Kita tidak melihat ekonomi ke bawah, menengah, ataupun kaya. Semuanya sama, tetap akan saya perjuangkan,” tambahnya.
Selain menampung aspirasi infrastruktur, Hamid memanfaatkan kegiatan reses untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, ia menghadirkan perwakilan BPJS Kesehatan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme kepesertaan, persyaratan administrasi, serta cara memperoleh layanan jaminan kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah.
“Pada kesempatan sore ini memang saya mengangkat tema terkait kesehatan. Saya menghadirkan BPJS Kesehatan agar masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme kepesertaan dan cara mendapatkan BPJS gratis,” ungkapnya.
Hamid menjelaskan, sebagian besar masyarakat RT 38 telah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan melalui berbagai skema pembiayaan. Skema tersebut meliputi peserta mandiri, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), serta peserta yang iurannya ditanggung Pemkot Balikpapan.
“Khusus warga RT 38 ini, kepesertaannya sudah banyak yang terdaftar, baik mandiri, PBIJK, maupun peserta BPJS yang digratiskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Hamid berharap kebutuhan masyarakat dapat memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama perbaikan infrastruktur lingkungan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan.
Pengawalan aspirasi secara berkelanjutan diharapkan dapat mendorong realisasi pembangunan jalan dan drainase yang dibutuhkan warga, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai hak serta mekanisme pelayanan jaminan kesehatan. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan