Legalitas Hambat Akses Modal UMKM, Wahyullah Dorong Pendampingan

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Wahyullah Bandung mendorong penguatan legalitas usaha, akses permodalan, dan pendampingan pemasaran digital agar UMKM mampu berkembang dan menjangkau pasar lebih luas.

BALIKPAPAN – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, mendorong penguatan legalitas usaha, kemudahan akses permodalan, dan perluasan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus membantu pelaku usaha di Balikpapan mengembangkan bisnisnya.

Dorongan itu disampaikan Wahyullah dalam kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 yang berlangsung di Rukun Tetangga (RT) 36, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sabtu (14/11/2026) sore.

Dalam kegiatan tersebut, Wahyullah menghadirkan perwakilan bidang UMKM dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) untuk berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya pelaku usaha yang menghadapi kendala perizinan, pembiayaan, dan pemasaran produk.

Menurut Wahyullah, berdasarkan kajian yang dilakukan sebelumnya, keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu persoalan utama pengembangan UMKM di Balikpapan. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki legalitas resmi.

“Banyak masyarakat yang sebenarnya sudah menjalankan usaha, tetapi belum memiliki legalitas. Mereka membangun usaha secara organik, membuat rombong, memasang spanduk, kemudian langsung berjualan tanpa terlebih dahulu mengurus perizinannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, legalitas usaha merupakan salah satu persyaratan penting untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga perbankan. Tanpa kelengkapan administrasi, pelaku UMKM berpotensi menghadapi kendala ketika mengajukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Wahyullah mencontohkan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan, sepanjang calon penerima memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan lembaga penyalur.

“Kalau tidak memiliki legalitas, mereka tentu kesulitan mendapatkan akses permodalan dari bank. Akibatnya, UMKM kita tidak naik kelas dan usahanya bisa bertahan di skala yang sama selama bertahun-tahun,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wahyullah mendorong pemerintah agar lebih aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha yang belum memahami prosedur perizinan dan administrasi usaha.

Ia juga mengimbau pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha lebih dari enam bulan agar mulai mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) serta melengkapi dokumen administratif yang diperlukan.

Selain legalitas dan permodalan, Wahyullah menekankan pentingnya inovasi serta diversifikasi produk agar pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada satu jenis usaha atau pasar tertentu.

“Harus ada upaya mengelola usaha supaya tidak begitu-begitu saja. Misalnya, usaha menjahit yang awalnya hanya menerima pesanan seragam, ke depannya bisa dikembangkan ke jenis pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan usaha tersebut,” katanya.

Menurutnya, peningkatan kualitas produk juga perlu diimbangi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran. Pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, tetapi juga mampu memanfaatkan berbagai platform perdagangan elektronik dan media sosial.

“UMKM itu harus berkembang. Jangan hanya mengandalkan penjualan secara offline, tetapi juga harus masuk ke online. Pasarnya tidak boleh hanya di Balikpapan, harus didorong agar bisa menjangkau pasar nasional bahkan internasional,” tegasnya.

Wahyullah menilai, peningkatan kapasitas pelaku usaha membutuhkan dukungan pemerintah melalui pelatihan, pembinaan, lokakarya (workshop), serta pendampingan pemasaran dan pengembangan produk secara berkelanjutan.

Ia mengakui pemerintah telah memiliki tim pendamping UMKM yang menjangkau sejumlah kecamatan. Namun, jumlah tenaga pendamping dan intensitas pembinaan masih perlu ditingkatkan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.

“Tim yang melakukan pembinaan sebenarnya sudah ada, tetapi mungkin masih kurang. Harus lebih banyak lagi tim yang turun ke masyarakat untuk membantu mengkurasi produk, mendampingi legalitas, hingga mengajarkan pemasaran melalui media sosial,” ungkapnya.

Wahyullah menegaskan, penguatan UMKM tidak boleh berhenti pada kegiatan reses atau sekadar penyampaian aspirasi. Menurutnya, diperlukan program pendampingan yang terukur dan berkelanjutan untuk memastikan pelaku usaha benar-benar memperoleh manfaat.

“Ini program berkelanjutan. Jangan sampai reses selesai, kemudian hanya menjadi jargon, tetapi tidak ada pendampingan lagi. Kami juga sudah melakukan dialog dan pembinaan dengan komunitas ekonomi kreatif karena potensinya cukup besar,” tambahnya.

Selain persoalan UMKM, kegiatan reses tersebut turut menampung aspirasi masyarakat mengenai penanganan drainase dan genangan air di sejumlah kawasan, terutama sekitar Jalan Sepinggan Baru dan Taman Lalu Lintas, termasuk wilayah RT 28 dan RT 29.

Wahyullah menjelaskan, sejumlah usulan perbaikan drainase telah disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorembang). Namun, beberapa usulan yang telah diajukan berulang kali belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran.

“Balikpapan sebenarnya sudah memiliki master plan penanganan drainase. Persoalannya, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap karena anggarannya terbatas. Kalau kebutuhan anggarannya besar, tetapi yang dialokasikan hanya sebagian kecil, tentu penanganannya tidak bisa selesai secara menyeluruh,” paparnya.

Ia berharap usulan pembangunan infrastruktur yang telah masuk dalam mekanisme perencanaan daerah dapat memperoleh alokasi anggaran pada tahun berikutnya sehingga persoalan genangan air di lingkungan permukiman dapat ditangani secara bertahap.

“Kalau sudah masuk melalui Musrenbang dan Rakorembang, tugas kami tinggal memperkuat dan mengawal usulan tersebut di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mudah-mudahan anggarannya tidak kembali mengalami pemangkasan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Wahyullah berharap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti menjadi program yang memberikan manfaat nyata, baik melalui peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM maupun perbaikan infrastruktur lingkungan. Pengawalan berkelanjutan dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat diwujudkan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran daerah. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *