Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menegaskan komitmen memperjuangkan aspirasi warga Balikpapan Barat terkait infrastruktur, penanganan sampah, penerangan jalan, dan fasilitas umum meskipun kemampuan anggaran daerah mengalami penurunan.
BALIKPAPAN – Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menjadi kendala dalam merealisasikan sejumlah usulan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, khususnya di Kecamatan Balikpapan Barat. Meski demikian, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan Alwi Al Qadri menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih merata.
Hal tersebut disampaikan Alwi saat menggelar reses masa sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Rumah Jabatan Ketua DPRD Balikpapan, Jalan Kapten Pierre Tendean, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan lingkungan dan infrastruktur, mulai dari penumpukan sampah di kawasan pesisir, kerusakan penerangan jalan, kebutuhan penambahan pangkalan gas elpiji, hingga pemangkasan pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Alwi mengungkapkan, kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak terhadap alokasi anggaran sejumlah perangkat daerah, termasuk sektor pekerjaan umum yang menangani pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Kalau sebelumnya APBD kita sekitar Rp4,5 triliun, sekarang hanya Rp3 triliun lebih. Memang berat. Di Dinas PU saja, dari Rp1,3 triliun turun menjadi sekitar Rp400 miliar. Penurunannya drastis sekali, sampai 70 persen,” ungkapnya.
Menurut Alwi, penurunan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut mengharuskan Pemkot Balikpapan menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Akibatnya, tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan, termasuk kebutuhan perbaikan jalan, fasilitas lingkungan, dan pelayanan publik yang membutuhkan dukungan anggaran.
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam reses tersebut adalah penanganan sampah di kawasan pesisir Rukun Tetangga (RT) 11, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat.
Warga mengeluhkan penumpukan sampah yang mengganggu kebersihan lingkungan pesisir. Padahal, kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi rekreasi dan wisata masyarakat apabila ditata serta dikelola dengan baik.
Menanggapi keluhan tersebut, Camat Balikpapan Barat Erwin Dahri menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan telah beberapa kali melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan bersama instansi terkait.
Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk menangani persoalan sampah di sejumlah kawasan pesisir. Namun, upaya pembersihan masih memerlukan tindak lanjut karena persoalan sampah belum sepenuhnya teratasi.
“Kemarin kita sudah dua kali mengadakan kerja bakti massal bersama Perkim. Nanti kita usahakan lagi kerja bakti di daerah pesisir, khususnya di tiga kelurahan, yakni Margasari, Baru Tengah, dan Baru Ulu,” jelas Erwin.
Erwin menyebutkan, persoalan sampah di kawasan pesisir tidak semata-mata disebabkan sampah kiriman yang terbawa arus air. Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi lingkungan.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir agar upaya penanganan sampah dapat memberikan hasil yang berkelanjutan. Selain persoalan sampah, warga mempertanyakan rencana pemasangan papan larangan pembangunan di sejumlah kawasan pesisir.
Erwin menjelaskan, pemasangan papan tersebut merupakan kewenangan Perkim. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala anggaran karena mencakup sejumlah lokasi di Kelurahan Margasari, Baru Tengah, dan Baru Ulu.
Persoalan lain yang disampaikan masyarakat adalah kerusakan lampu penerangan jalan umum (PJU). Sejumlah warga mengeluhkan lampu jalan yang kerap tidak berfungsi meskipun baru dipasang.
Menanggapi keluhan tersebut, Alwi meminta agar setiap kelurahan melakukan pendataan terhadap titik-titik penerangan yang mengalami kerusakan. Pendataan diperlukan untuk memudahkan koordinasi dan mempercepat tindak lanjut sesuai kewenangan instansi terkait.
Ia menjelaskan, penanganan PJU memiliki pembagian kewenangan berdasarkan lokasi pemasangannya. PJU pada jalan utama menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub), sedangkan penerangan jalan lingkungan ditangani melalui kelurahan.
Sementara itu, terkait usulan penambahan pangkalan gas elpiji, Erwin mengatakan bahwa pemerintah kecamatan sebelumnya telah meneruskan permohonan masyarakat kepada Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan.
Namun, hingga pelaksanaan reses, pihak kecamatan belum menerima informasi mengenai perkembangan atau keputusan atas usulan tersebut.
“Nanti hari Senin saya tanyakan lagi bagaimana kelanjutannya. Kami juga akan menghubungi lurah agar bisa menindaklanjuti usulan tersebut ke Dinas Perdagangan,” ujarnya.
Aspirasi lainnya datang dari warga RT 12, Kelurahan Baru, yang meminta pemangkasan sejumlah pohon di lingkungan mereka. Permintaan tersebut disampaikan karena kondisi pohon dinilai berpotensi membahayakan masyarakat, terutama ketika terjadi angin kencang.
Alwi meminta warga menyampaikan nomor kontak yang dapat dihubungi agar laporan mengenai kondisi pohon tersebut dapat segera dikoordinasikan dengan petugas dari instansi terkait. Selain berbagai persoalan lingkungan, kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah pelebaran Jalan Letjen Suprapto, yang merupakan salah satu ruas jalan di wilayah Balikpapan Barat.
Alwi mengatakan, pihaknya telah mendorong usulan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut. Namun, pelaksanaannya masih harus mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar peningkatan kualitas infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi juga menjangkau wilayah Balikpapan Barat.
“Balikpapan itu bukan hanya milik Balikpapan Selatan. Balikpapan Barat juga perlu ada perbaikan. Selama ini yang terlihat banyak di Selatan dan kawasan kota, padahal wilayah Barat juga membutuhkan perhatian,” tegasnya.
Menurut Alwi, kebutuhan pembangunan di wilayah Balikpapan Barat harus mendapatkan perhatian yang proporsional, terutama menyangkut infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas dan keselamatan masyarakat.
Ia memastikan berbagai usulan yang disampaikan dalam kegiatan reses akan tetap ditampung untuk diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Usulan-usulan ini tetap kita tampung. Nanti kalau ada anggarannya baru bisa direalisasikan. Yang jelas, Balikpapan Barat juga perlu mendapatkan perhatian,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Alwi berharap komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan pembangunan memiliki peluang untuk ditindaklanjuti secara bertahap.
Di tengah keterbatasan anggaran, penetapan skala prioritas dan pemerataan pembangunan menjadi faktor penting agar pelayanan publik, penanganan lingkungan, serta peningkatan infrastruktur di Balikpapan Barat tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan