Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agus Aras menilai fasilitas sekolah dan tenaga pendidik di sejumlah wilayah Kutim dan Berau belum merata sehingga membutuhkan perhatian serta dukungan anggaran pemerintah provinsi.
SAMARINDA – Pemerataan layanan pendidikan di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan keterbatasan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik. Kondisi tersebut menjadi perhatian anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agus Aras, yang menilai kebutuhan pendidikan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kabupaten Berau belum sepenuhnya terpenuhi.
Agus mengatakan, kesenjangan layanan pendidikan masih ditemukan di daerah pemilihan (Dapil) VI Kaltim yang mencakup Kota Bontang, Kutim, dan Berau. Sejumlah wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam penyediaan infrastruktur sekolah dan pemerataan tenaga pengajar.
“Kalau dikatakan terpenuhi sampai pada saat ini secara keseluruhan belum terpenuhi, baik infrastrukturnya, kemudian juga tenaga pengajarnya,” kata Agus Aras kepada awak media di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (16/11/2026).
Menurut Agus, Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, dan Busang di Kutim merupakan sejumlah wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan.
Kondisi geografis dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemerataan layanan pendidikan. Situasi tersebut menuntut perhatian pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah sekaligus menempatkan tenaga pendidik sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Agus menjelaskan, persoalan serupa juga menjadi perhatian di sejumlah wilayah Berau yang memiliki karakteristik geografis cukup menantang. Jarak antarkecamatan dan keterbatasan akses menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pendidikan.
“Dapil 6 masih banyak wilayah agak jauh dari ibu kota Kabupaten dan ini juga butuh perhatian,” ujar legislator Partai Demokrat tersebut.
Ia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu memperkuat perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan pada jenjang yang menjadi kewenangannya, yakni sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB).
Menurutnya, ketersediaan bangunan sekolah perlu diimbangi dengan pemenuhan tenaga pengajar agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan pemerataan pendidik perlu menjadi bagian dari perencanaan pendidikan daerah.
Untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut, Agus menyatakan akan memperjuangkan dukungan anggaran pendidikan melalui fungsi penganggaran DPRD Kaltim.
Alokasi anggaran yang memadai dinilai penting agar kebutuhan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik di wilayah yang masih mengalami keterbatasan dapat dipenuhi secara bertahap berdasarkan prioritas.
“SesuaI dengan fungsi kami, tentu akan semaksimal mungkin berjuang untuk bagaimana supaya mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, sehingga yang dibutuhkan itu benar-benar bisa terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di wilayah sana,” tutur Agus Aras.
Agus berharap kebutuhan pendidikan di Dapil VI memperoleh perhatian dalam perencanaan dan pembahasan anggaran daerah, sehingga pembangunan fasilitas sekolah serta pemenuhan tenaga pendidik dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Perhatian terhadap daerah yang jauh dari pusat pemerintahan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara perkotaan dan pedalaman. Melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang tepat sasaran, pemerataan layanan pendidikan di Kaltim diharapkan dapat berlangsung secara bertahap dan memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi masyarakat. [] (ADV)
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan