Foto: Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Berita Borneo/Reza)

DPRD Kukar Sebut APBD 2027 Berpotensi Tembus Rp6 Triliun

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengungkapkan tambahan potensi pendapatan sekitar Rp500 miliar dalam pembahasan bersama TAPD yang mendorong penyesuaian KUA dan PPAS serta membuka peluang peningkatan APBD Kukar 2027 menjadi sekitar Rp6 triliun.

KUTAI KARTANEGARA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2027 berpotensi meningkat dari proyeksi awal Rp5,4 triliun menjadi sekitar Rp6 triliun. Perubahan tersebut menyusul ditemukannya tambahan potensi pendapatan daerah dan dana transfer pemerintah pusat sekitar Rp500 miliar dalam pembahasan anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan tambahan pendapatan tersebut terungkap setelah dilakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Hasil pembahasan itu menjadi dasar perlunya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan anggaran yang sebelumnya telah disepakati.

“Ketika kita melakukan pembahasan dengan TAPD dan koreksi dari dinas terkait, ternyata ada tambahan pemasukan daerah yang harus diakomodasi sekitar Rp500 miliar. Sehingga nanti kita pastikan APBD kita bisa menembus Rp6 triliun lebih,” ujar Ahmad Yani di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026).

Menurut Ahmad Yani, DPRD Kukar sebelumnya telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai Rp5,4 triliun.

Namun, setelah dilakukan pembahasan lanjutan bersama TAPD dan perangkat daerah terkait, ditemukan sejumlah perubahan pada proyeksi penerimaan yang perlu dimasukkan dalam penyusunan APBD 2027.

Tambahan tersebut berasal dari sejumlah sektor pendapatan daerah serta dana pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Kukar. Meski demikian, rincian sumber penerimaan dan besaran masing-masing komponen tambahan pendapatan belum dijelaskan secara terperinci.

Ahmad Yani menegaskan bahwa perubahan proyeksi pendapatan harus diikuti dengan penyesuaian dokumen KUA dan PPAS agar penyusunan APBD tetap mengacu pada perhitungan pendapatan yang telah diperbarui.

Penyesuaian tersebut diperlukan sebelum pembahasan nota keuangan dilanjutkan, sehingga seluruh koreksi dan perubahan penerimaan dapat diakomodasi dalam rancangan anggaran.

“Total nilainya juga lumayan besar karena ada sekitar Rp500 miliar. Jadi, APBD kita bisa saja menembus sekitar Rp6 triliun, bahkan lebih,” katanya.

Dengan adanya tambahan potensi pendapatan tersebut, DPRD Kukar berharap pembahasan APBD 2027 dapat dilakukan berdasarkan proyeksi penerimaan yang lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Selain membahas perubahan proyeksi APBD, Ahmad Yani turut menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengajukan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Ia menjelaskan bahwa DPRD Kukar belum menerima dokumen resmi pengajuan pinjaman dari Pemkab. Karena itu, lembaga legislatif belum dapat melakukan pembahasan maupun memberikan penilaian lebih lanjut terhadap rencana pembiayaan tersebut.

Meski demikian, Ahmad Yani menyatakan bahwa DPRD Kukar tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan pinjaman apabila memang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Silakan saja untuk kebaikan. Kalau memang itu dibutuhkan dan sesuai dengan semangat membangun daerah, kenapa tidak? Tetapi berkasnya belum ada sampai ke DPRD terkait dengan pinjaman SMI,” tuturnya.

DPRD Kukar berharap seluruh penyesuaian pendapatan dalam KUA dan PPAS 2027 dapat diselesaikan sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan. Dengan demikian, penyusunan APBD 2027 diharapkan memiliki dasar perhitungan yang lebih akurat serta mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah sesuai kemampuan keuangan pemerintah. [] (ADV)

Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *