Darlis Khawatir Penundaan KUA-PPAS Hambat APBD Kaltim 2027

Muhammad Darlis Pattalongi mengingatkan penundaan berulang persetujuan KUA-PPAS berpotensi menghambat pengesahan APBD Kaltim 2027 dan meminta keberatannya dicatat dalam risalah paripurna.

SAMARINDA – Penundaan berulang agenda persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 menuai sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Keterlambatan tersebut dikhawatirkan mengganggu tahapan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 serta menimbulkan risiko sanksi administratif apabila batas waktu persetujuan anggaran tidak terpenuhi.

Kekhawatiran itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (18/11/2026).

Dalam interupsinya, Darlis menyampaikan keberatan kepada pimpinan DPRD Kaltim dan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atas penundaan agenda persetujuan KUA-PPAS yang dinilainya telah terjadi berulang kali.

Menurut Darlis, penundaan tersebut bukan lagi persoalan penyesuaian jadwal rapat semata, melainkan telah menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengganggu keseluruhan tahapan penyusunan APBD 2027.

Ia bahkan menyebut penundaan agenda paripurna terkait pembahasan anggaran telah terjadi sebanyak enam kali. Kondisi tersebut dinilainya menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara unsur legislatif dan eksekutif agar proses penganggaran tidak semakin terlambat.

“Saya ini hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa menyangkut soal APBD ini, menurut pandangan saya, ini sudah penundaan paripurna keenam yang dilakukan,” tegas Darlis dalam rapat tersebut.

Darlis menekankan bahwa penyusunan dan persetujuan APBD merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, keterlambatan persetujuan KUA-PPAS berpotensi mempersempit waktu pembahasan rancangan APBD. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, proses persetujuan anggaran dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

“Kalau kita terus memperlambat APBD seperti ini, saya mengkhawatirkan pengesahan APBD itu tidak bisa dilakukan dengan waktu yang dipersyaratkan dalam peraturan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Samarinda tersebut.

Ia mengingatkan bahwa keterlambatan persetujuan APBD dapat menimbulkan konsekuensi administratif apabila memenuhi kondisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran diminta mengutamakan kepastian jadwal dan penyelesaian setiap tahapan.

Darlis juga menilai koordinasi antara DPRD dan Pemprov Kaltim harus diperkuat agar pembahasan KUA-PPAS hingga persetujuan APBD 2027 dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan ketelitian terhadap substansi anggaran.

Selain menyampaikan peringatan, Darlis secara khusus meminta Sekretariat DPRD Kaltim mencatat keberatannya dalam risalah resmi rapat paripurna.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah dokumentasi agar sikap dan catatan anggota DPRD terhadap penundaan pembahasan anggaran tercatat secara resmi dan dapat menjadi bahan pertanggungjawaban apabila di kemudian hari muncul persoalan mengenai keterlambatan pengesahan APBD.

“Jangan sampai kemudian hari DPRD yang terhormat ini disalahkan seolah-olah menghambat pengesahan APBD tahun 2027,” tutup politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Melalui peringatan tersebut, Darlis berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proses penganggaran meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian tahapan pembahasan APBD 2027. Ketepatan waktu persetujuan anggaran dinilai penting untuk menjamin kepastian perencanaan, pembiayaan pembangunan, dan keberlanjutan pelayanan publik di Kaltim. [] (ADV)

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *