Menaker Yassierli: Semua Warga Berhak Dapat Pekerjaan Layak

Menaker Yassierli mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia untuk memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pekerjaan layak.

JAWA TIMUR – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tanpa dibatasi latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik. Untuk mewujudkannya, pemerintah mendorong penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia (people-centered policy) dengan mengutamakan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi nyata masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara utama dalam seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (18/11/2026).

Dalam paparannya, Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak seharusnya dirumuskan berdasarkan asumsi pemerintah semata, melainkan harus berangkat dari kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perumusan kebijakan melalui dialog sosial, keterlibatan langsung, serta penguatan kemampuan dan perlindungan pekerja.

“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan people-centered policy mengubah cara pemerintah merancang kebijakan publik. Masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Melalui pendekatan tersebut, pemanfaatan teknologi dan inovasi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses terhadap pekerjaan serta meningkatkan kualitas kehidupan tenaga kerja.

Yassierli menilai kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif menjadi semakin penting mengingat angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, kemampuan, dan karakteristik demografis yang beragam.

Keberagaman tersebut, menurutnya, harus menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan agar kesempatan memperoleh pekerjaan tidak hanya terbuka bagi kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan atau kemampuan tertentu.

Ia juga menekankan bahwa kesetaraan kesempatan kerja merupakan bagian dari amanat konstitusi. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, termasuk lulusan sekolah menengah, perguruan tinggi, maupun penyandang disabilitas.

“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) memberikan jaminan hak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Melalui penerapan kebijakan yang berpusat pada manusia, pemerintah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja secara inklusif, mengurangi hambatan akses bagi kelompok rentan, serta memastikan perkembangan teknologi dan dunia industri memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh tenaga kerja. []

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *