Menaker Terbitkan Pedoman UMP 2027, Ini Dasar Penghitungannya

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta gubernur menetapkan upah minimum 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan daerah.

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia dengan menekankan tiga aspek utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Pedoman tersebut menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Pedoman itu tertuang dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai pengupahan.

Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Karena itu, data yang digunakan dalam penghitungan harus mencerminkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (18/11/2026).

Menurut Yassierli, provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum pada 2026 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu yang disebut alfa (α). Nilai alfa digunakan untuk mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan.

Dalam pedoman penghitungan upah minimum 2027 yang disampaikan pemerintah, rentang alfa disebut sebesar 0,50 hingga 1. Namun, PP Nomor 49 Tahun 2025 secara tertulis mencantumkan rentang 0,50 hingga 0,90 sehingga dasar penerapan rentang terbaru tersebut masih memerlukan penegasan regulasi.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dalam penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dalam penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dengan mekanisme tersebut, Dewan Pengupahan berperan memberikan pertimbangan berdasarkan karakteristik perekonomian, kebutuhan hidup pekerja, dan kondisi ketenagakerjaan masing-masing daerah.

Selain menggunakan formula penyesuaian, pemerintah menjadikan data KHL 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk UMP serta KHL tingkat kabupaten/kota untuk UMK.

Data KHL disusun menggunakan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan penghitungan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.

Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, gubernur dapat menetapkan UMK serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai persyaratan yang berlaku.

Penetapan upah minimum sektoral dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang ditetapkan harus memiliki karakteristik pekerjaan, kebutuhan keahlian, risiko kerja, atau tingkat kesulitan tertentu yang membedakannya dari sektor lainnya.

Besaran UMSP harus lebih tinggi dibandingkan UMP, sedangkan UMSK wajib lebih tinggi daripada UMK di daerah bersangkutan.

Menaker juga mengingatkan seluruh gubernur mengenai batas waktu penetapan upah minimum 2027. UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.

Adapun UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP, sementara UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, yang ditetapkan gubernur akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Sementara itu, pengupahan pada usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan tersendiri. Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, upah dapat ditetapkan melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, dengan batas paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi serta sekurang-kurangnya 25 persen di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.

Melalui pedoman tersebut, pemerintah berharap penetapan upah minimum 2027 dapat berlangsung tepat waktu, mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha di setiap daerah. []

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *