Kemnaker dan Kementerian ESDM menyelaraskan pengawasan keselamatan kerja di sektor energi menyusul berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 yang memperkuat kewajiban perusahaan serta sanksi atas pelanggaran K3.
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan regulasi serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi menyusul berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan pengawasan sekaligus memperkuat perlindungan pekerja di sektor berisiko tinggi, seperti pertambangan dan perminyakan.
Pembahasan berlangsung dalam pertemuan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kedua kementerian menyoroti pentingnya penyelarasan aturan pelaksanaan dan mekanisme pengawasan agar penerapan standar keselamatan kerja berjalan efektif.
“Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja,” kata Afriansyah saat menerima audiensi Yuliot.
Afriansyah menjelaskan, UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan Presiden. Regulasi tersebut juga mengatur ruang lingkup pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja.
Menurutnya, penyelarasan peraturan pelaksanaan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha tanpa mengurangi kewajiban perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja.
Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau memiliki tingkat risiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
Perusahaan juga diwajibkan membentuk Komite K3 yang terdiri atas unsur pengusaha dan pekerja. Komite tersebut berperan dalam perumusan kebijakan, pengawasan, pembinaan, serta penanganan laporan mengenai potensi bahaya dan risiko keselamatan kerja.
Pelanggaran terhadap kewajiban penerapan SMK3 dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, denda administratif, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Selain sanksi administratif, pemberi kerja yang tidak menerapkan kewajiban K3 hingga mengakibatkan pekerja mengalami disabilitas total tetap atau meninggal dunia dapat dikenai sanksi pidana.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. Penerapan sanksi tetap harus memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam aspek pengawasan, Afriansyah menilai penyusunan Kebijakan K3 Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang K3 menjadi kesempatan untuk menyelaraskan tugas pengawas ketenagakerjaan dengan inspektur sektoral Kementerian ESDM.
Penyelarasan tersebut mencakup pengintegrasian data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang selama ini berada dalam lingkup pengawasan masing-masing instansi.
“Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,” kata Afriansyah.
Selain pertukaran data, Kemnaker juga mendorong integrasi SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang telah diterapkan perusahaan. Integrasi tersebut dimaksudkan untuk menghindari duplikasi kewajiban administratif tanpa mengurangi standar perlindungan pekerja.
Afriansyah menegaskan, sektor pertambangan memiliki ketentuan teknis keselamatan tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Oleh karena itu, penyelarasan regulasi tidak boleh menghapus kewajiban keselamatan pertambangan yang telah berlaku.
Sebagai tindak lanjut, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama Kemnaker dan Kementerian ESDM. Tim tersebut diharapkan dapat mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian ketentuan alih daya, serta menyelenggarakan sosialisasi bersama kepada pelaku usaha.
Sosialisasi direncanakan menyasar berbagai pemangku kepentingan sektor energi, termasuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi.
Melalui penyelarasan regulasi dan pengawasan tersebut, kedua kementerian diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kecelakaan kerja, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar K3, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tanpa mengabaikan keselamatan dan perlindungan pekerja. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan