Kemnaker Ungkap 268 Komponen Penentu Upah Minimum 2027

Sebanyak 268 komponen kebutuhan hidup layak menjadi pertimbangan penghitungan upah minimum 2027, dengan indeks alfa 0,5 hingga 1 serta ancaman sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pengupahan.

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu acuan dalam penghitungan upah minimum 2027. Komponen tersebut mencakup kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, hingga tempat tinggal yang menjadi dasar untuk mengukur kelayakan penghasilan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, sebanyak 268 komponen KHL terbagi menjadi empat kelompok pengeluaran. Kelompok makanan mencakup 177 komponen, kesehatan dan pendidikan 22 komponen, kebutuhan pokok lainnya 54 komponen, serta perumahan atau tempat tinggal 15 komponen.

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Yassierli, penyusunan komponen KHL mengacu pada kajian Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka penghitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia.

Penghitungan KHL dilakukan melalui kerja sama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Proses tersebut mencakup penghitungan kebutuhan hidup layak pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota sebagai bahan pertimbangan penetapan upah minimum 2027.

Dalam mekanisme pengupahan, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan untuk menentukan indeks tertentu atau alfa (α). Penetapan indeks tersebut memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Rentang nilai alfa ditetapkan mulai dari 0,5 hingga 1.

Yassierli menegaskan bahwa kebutuhan hidup layak pekerja tidak dapat menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan daerah juga harus diperhitungkan agar kebijakan pengupahan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha.

“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ujar Yassierli.

Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, batas akhir penetapan UMP adalah 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Sementara itu, UMSP dan UMSK masing-masing ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK.

Seluruh ketentuan upah minimum yang ditetapkan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan standar pengupahan sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja di wilayah masing-masing.

Selain mengatur mekanisme penghitungan, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja melalui larangan pembayaran upah di bawah ketentuan minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (5).

Sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 288. Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan minimum dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Sementara itu, korporasi dapat dikenai denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Melalui penghitungan KHL yang mempertimbangkan kebutuhan dasar pekerja dan kondisi perekonomian daerah, pemerintah berharap penetapan upah minimum 2027 mampu memberikan perlindungan penghasilan yang lebih layak bagi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan usaha. []

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *