Skandal dugaan kecurangan berbasis kecerdasan buatan dalam ujian masuk perguruan tinggi Korea Selatan berujung pada penangkapan sekitar 100 peserta dan tawaran pengunduran diri Menteri Pendidikan Choi Kyo-jin.
SEOUL – Skandal dugaan kecurangan ujian masuk perguruan tinggi menggunakan kecerdasan buatan (AI) memicu evaluasi besar-besaran terhadap sistem pendidikan Korea Selatan. Sebanyak 100 peserta ujian ditangkap karena diduga melakukan kecurangan, sementara Menteri Pendidikan Korea Selatan, Choi Kyo-jin, menawarkan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan pemerintah mengantisipasi persoalan tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan setelah perubahan aturan pencegahan kecurangan dilakukan secara mendadak menjelang pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi nasional atau College Scholastic Ability Test (CSAT), yang dikenal dengan sebutan Suneung. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta dan masyarakat karena persiapannya dianggap tidak matang.
Choi mengakui pemerintah tidak melakukan persiapan secara optimal untuk menghadapi potensi penyalahgunaan teknologi dalam ujian nasional tersebut. Ia menyampaikan permohonan pengunduran diri setelah pelaksanaan ujian selesai pada Kamis, 19 November 2026.
“Selama proses persiapan Suneung, berbagai perubahan yang dilakukan sebelum ujian menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, termasuk para peserta,” kata Choi, sebagaimana dilansir Yonhap, Minggu (22/11/2026).
“Sebagai menteri yang bertanggung jawab, saya merasa tidak dapat menghindari kritik bahwa kami gagal melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari,” ujar Choi.
“Sekarang setelah ujian selesai, saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar dan menawarkan pengunduran diri,” tambahnya.
Besarnya persoalan terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti ujian tahun ini. Sebanyak 551.864 orang tercatat mendaftar dan tersebar di 1.312 pusat ujian di seluruh Korea Selatan. Dari pelaksanaan tersebut, aparat menangkap sekitar 100 peserta yang diduga terlibat praktik kecurangan.
Pemerintah Korea Selatan kini menyiapkan langkah penindakan yang lebih tegas. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan terancam dilarang mengikuti ujian kembali hingga 10 tahun. Selain itu, pemerintah berencana memberikan imbalan hingga 100 juta won atau sekitar Rp1,3 miliar kepada masyarakat yang melaporkan tindakan kecurangan.
Persoalan penyalahgunaan AI dalam dunia pendidikan juga semakin mendapat perhatian setelah muncul dugaan keterlibatan seorang pria berusia 32 tahun dalam kecurangan ujian masuk sekolah hukum. Pria bernama Lee Jin-woo tersebut sebelumnya dilaporkan meraih nilai sempurna dalam Legal Education Eligibility Test, yakni ujian seleksi untuk memasuki pendidikan hukum.
Lee diketahui merupakan mahasiswa kedokteran gigi di Seoul National University. Dugaan penggunaan AI dalam ujian tersebut turut memperluas perhatian publik terhadap potensi penyalahgunaan teknologi dalam proses seleksi akademik.
Namun, kasus Lee juga diwarnai peristiwa lain. Kepolisian menyatakan pria tersebut ditemukan meninggal dunia pada Kamis di sebuah motel di wilayah timur Seoul. Sebelumnya, aparat telah melakukan pencarian setelah menerima laporan kehilangan dirinya pada hari yang sama.
Rentetan peristiwa ini memperlihatkan tantangan baru yang dihadapi sistem pendidikan Korea Selatan di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Pemerintah dituntut tidak hanya memperketat pengawasan, tetapi juga menyusun regulasi yang jelas dan mempersiapkan mekanisme pencegahan sejak awal agar integritas ujian tetap terjaga.
Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan dan pengawasan ujian pun menjadi penting untuk memastikan kemajuan teknologi tidak menggerus prinsip kejujuran, keadilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi perguruan tinggi. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan