Breaking News
Home / Hotnews / Buruh Kalbar Tuntut Kenaikan Upah

Buruh Kalbar Tuntut Kenaikan Upah

 
Aksi Demo May Day Buruh dan LSN di Bundaran Digulist Untan Jl. A. Yani Pontianak Jum'at (1/5)

Aksi Demo May Day Buruh dan LSN di Bundaran Digulist Untan Jl. A. Yani Pontianak Jum’at (1/5)

PONTIANAK. Aksi demo yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Buruh Perkebunan (SPBK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kalimantan Barat, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Kalimantan Barat, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Rakyat (SOLMADAPAR), Komite Nelatan Pantai Selatan (KNPS), Serikat Tani Kabupaten Kubu Raya, 350 orang memperingati hari Buruh Internasional (MAY DAY) di bundaran Digulist Untan Jalan A. Yani Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jumat (1/5).

Menurut Kordinator FPR, Wahyu Setiawan, memperingati hari May Day membawa beberapa persoalan yang sangat konplesitas ini, masalah upah saat ini saya anggap tidak layak karena situasi krisis yang dialami Indonisia dan banyaknya petani kehilangan tanah buruh pabrik perkebunan, upah saat di Kalimantan Barat Rp1,5juta sudah tidak layak .

Kepemimpinan presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Terutama kenaikan harga bahan pokok, listrik, kanaikan BBM, pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Dari perjuangan rakyat menuntut meminta kenaikan upah minimum 100% yang kedua persolan buruh migran.

Indonesia 278 terancam hukuman mati di luar negeri kami minta kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Tidak menyerahkan serta merta buruh migran kepada agen-agen yang menyalurkan, karena banyak terjadi tripiking perdagangan manusia yang terjadi. Persoalan-persoalan yang dihadapi buruh migran.

Saat ini saato contoh Satinah buruh migran yang mengalami hukuman pancung di Arab Saudi. Buruh sektor perkebunan yang sangat besar ada di Kalimantan Barat. Banyak ditunjang harian buruh lepas 80% Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pertambangan tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap buruh harian lepas.

Sistim kontrak outsourcing masih diterapkan oleh pemilik mudal sangat merugikan bagi buruh kami meminta kepada pemerintah dan menghapus. Solusinya buruh harus dapat kepastian waktu kerja, upah keselamatan, dan jaminan sosial harus diberikan oleh pemerintah.

Karena buruh salah satu pembangunan bangsa ini seperti buruh migran memberi dipisa terbesar, 120 m dalam angka di tahun 2014. Tanpa ada buruh Indonesia sulit untuk membangun. Mulyadi/Rachmat Effendi.

 

1,794 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

About Biro Kalbar

Biro Kalbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa