Screenshot

ASN Kalsel Disiapkan Lebih Kompeten, Pemetaan Berlangsung hingga 2030

Pemprov Kalsel menyusun HCDP periode 2027–2030 untuk memetakan kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis ASN sebagai dasar peningkatan kinerja pemerintahan.

BANJARBARU – Kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan (Kalsel) ditargetkan meningkat melalui pemetaan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk periode 2027–2030. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai dasar menentukan kemampuan aparatur yang perlu diperkuat agar kinerja pemerintahan lebih optimal.

Penyusunan HCDP dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel dengan melibatkan seluruh perangkat daerah. Hasil pemetaan tersebut nantinya diserahkan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel untuk diterjemahkan menjadi program pengembangan kompetensi ASN.

Kepala BKD Kalsel Noryadi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Aparatur Andi Juliar menjelaskan, pemetaan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan individu pegawai, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan organisasi dan pencapaian visi-misi gubernur.

“Jadi, HCDP atau Human Capital Development Plan ini bertujuan menghasilkan rekomendasi pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja ASN. Ujungnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian visi dan misi gubernur,” kata Andi saat ditemui usai kegiatan Rapat Koordinasi HCDP di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (19/11/2026).

Andi menyebut terdapat tiga aspek kompetensi yang menjadi perhatian dalam penyusunan rekomendasi, yakni kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis. Ketiganya dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur sesuai tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Proses penyusunan HCDP dilakukan melalui empat tahapan. Tahap tersebut meliputi penyampaian metode penyusunan, pembentukan kelompok belajar untuk praktik penyusunan, penyepakatan hasil, serta perumusan kesimpulan dan analisis akhir.

Hasil analisis kemudian menjadi bahan bagi BPSDMD Kalsel dalam merancang kegiatan peningkatan kapasitas aparatur. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui metode klasikal, nonklasikal, maupun pendekatan corporate university.

Perencanaan tersebut mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 6 Tahun 2023 dan ketentuan terkait lainnya. Penyusunannya juga diselaraskan dengan kebutuhan serta sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah.

Meski penerapan HCDP masih memerlukan pemahaman lebih lanjut, dokumen tersebut diproyeksikan menjadi pedoman pengembangan kompetensi ASN selama empat tahun, yakni 2027 hingga 2030.

Andi menekankan peningkatan kemampuan aparatur harus berbanding lurus dengan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau kompetensi itu meningkat, maka kinerja juga meningkat. Kalau kinerja meningkat, pelayanan publik juga akan lebih bagus. Kalau pelayanan publik bagus, otomatis pencapaian visi dan misi gubernur bisa tercapai,” tutupnya.

Melalui pemetaan kebutuhan kompetensi ini, Pemprov Kalsel berharap program pelatihan ASN dapat lebih terarah, sesuai kebutuhan organisasi, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *