Aspirasi Masyarakat Adat Dayak soal Tradisi Berladang Jadi Sorotan di Kaltara

Aliansi Masyarakat Adat Kaltara menggelar aksi damai menolak uji materi aturan lingkungan hidup dan meminta perlindungan terhadap tradisi perladangan masyarakat Dayak.

TANJUNG SELOR – Perlindungan tradisi perladangan masyarakat adat Dayak menjadi tuntutan utama dalam aksi damai Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Utara (Kaltara) di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (16/11/2026). Massa menyampaikan penolakan terhadap uji materi Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Aksi tersebut menyoroti pentingnya pengakuan terhadap praktik perladangan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat meminta agar kearifan lokal dalam mengelola lahan turut menjadi pertimbangan dalam pembahasan aturan lingkungan hidup.

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala menemui langsung peserta aksi untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.

Zainal menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat adat Dayak. Menurutnya, tradisi perladangan merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat yang telah berlangsung jauh sebelum generasi saat ini lahir.

Ia menjelaskan, masyarakat adat memiliki cara tersendiri dalam mengendalikan pembakaran ketika membuka lahan. Salah satunya dengan membuat batas atau sekat untuk mencegah api merambat ke kawasan lain.

“Selama ini masyarakat adat memiliki cara dalam mengendalikan pembakaran lahan. Mereka membuat batas agar api tidak menjalar ke mana-mana dan hanya digunakan pada area yang ingin dikelola,” kata Zainal.

Dukungan pemerintah daerah, menurut Zainal, diarahkan untuk memperjuangkan perlindungan tradisi dan kearifan lokal masyarakat asli Kaltara. Aspirasi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar praktik yang diwariskan antargenerasi tidak diabaikan dalam pembahasan kebijakan.

Selain menyampaikan tuntutan terkait tradisi perladangan, peserta aksi juga mendapat apresiasi karena menyampaikan pendapat secara tertib. Zainal menilai aksi berlangsung aman tanpa tindakan anarkis dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar kantor gubernur.

“Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Tidak ada tindakan anarkis dan lalu lintas tetap berjalan lancar,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan Diskominfo Kaltara, Senin (16/11/2026), Gubernur berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan pendapat. Komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari penyelesaian atas persoalan yang berkaitan dengan tradisi perladangan.

Peristiwa ini memperlihatkan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat adat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perlindungan kearifan lokal dan upaya menjaga kelestarian lingkungan diharapkan dapat dibahas secara berimbang dengan mempertimbangkan kondisi serta praktik masyarakat setempat. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *