Atasi Sengketa Lahan, Pemkab Kutim Siapkan Perbup Baru

Pemkab Kutim menargetkan Perbup penanganan sengketa pertanahan terbit pada 2026 guna mempercepat penyelesaian konflik lahan melalui mekanisme yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tengah memfinalisasi rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara dan Mekanisme Penanganan Sengketa serta Konflik Pertanahan. Regulasi yang ditargetkan terbit pada 2026 ini disiapkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa lahan sekaligus memperkuat kepastian prosedur, transparansi, dan akuntabilitas penanganan konflik pertanahan di daerah.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kutim, Trisno, mengatakan Perbup tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menangani sengketa pertanahan sesuai dengan batas kewenangannya.

Menurutnya, penyusunan regulasi ini merupakan langkah strategis Pemkab Kutim untuk menghadirkan mekanisme penanganan konflik yang lebih terarah, terkoordinasi, dan memiliki landasan hukum yang jelas.

“Kalau itu sudah selesai, insyaallah penanganan akan lebih cepat, lebih terintegrasi, akuntabel dan terbuka,” ujar Trisno saat memberikan keterangan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Selasa (06/10/2026).

Trisno menjelaskan, rancangan Perbup tersebut memuat dua ruang lingkup utama penanganan sengketa pertanahan. Pertama, sengketa yang berkaitan dengan tanah yang belum diterbitkan hak atas tanahnya atau belum memiliki sertifikat.

Kedua, penanganan persoalan pertanahan di luar kategori tersebut sepanjang berkaitan dengan upaya pemerintah daerah menjaga keadilan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta tetap berada dalam batas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Rancangan regulasi tersebut juga akan mengatur kriteria pihak pelaksana, tata cara penanganan sengketa, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik.

Dengan pengaturan tersebut, Pemkab Kutim berharap penanganan sengketa pertanahan tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi dapat dilaksanakan melalui prosedur yang lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Sebelum ditetapkan, rancangan Perbup akan melalui tahapan konsultasi publik dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk insan pers. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk menghimpun masukan serta memastikan regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

“Nanti sebelum itu diusulkan menjadi draft perbukuan akan dilakukan konsultasi publik yang melibatkan seluruh elemen yang terlibat di dalamnya,” tambah Trisno.

Penyusunan Perbup ini dilatarbelakangi oleh persoalan sengketa pertanahan yang berkembang di Kutim, baik yang melibatkan masyarakat maupun konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Melalui regulasi tersebut, Pemkab Kutim berupaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penanganan sengketa lahan secara objektif, terbuka, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Kehadiran Perbup diharapkan mampu memberikan kejelasan prosedur bagi masyarakat yang menghadapi persoalan pertanahan, sekaligus mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme yang tertib, berkeadilan, dan berkepastian hukum. [] (ADV)

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *