Breaking News
Home / Headlines / DAK Sambas Tak Tepat Sasaran, Penegak Hukum Harusnya Bertindak

DAK Sambas Tak Tepat Sasaran, Penegak Hukum Harusnya Bertindak

 

Kantor Bupati Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdiri megah. (Foto:Istimewa)

SAMBAS (Berita Borneo)-Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2017 mengajukan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Irigasi Sumber Dana APBNP kepada Menteri  PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air dengan suratnya bernomor: 611/061/PU-PR/2017 tanggal 22 Pebruari 2017, usulan tersebut ditandatangani  Wakil Bupati Sambas Hj.Hairiah,SH, MH, sebesar Rp.10.776.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Dari data yang dihimpun oleh wartawan Berita Borneo sasaran pengalokasian dana untuk Rehabilitasi Jaringan  DIR se Kabupaten Sambas sebanyak 58 Lokasi (Desa) dengan jumlah dana yang dialokasikan  bervariasi,  ada yang direalisasikan Rp.200 juta bahkan ada yang direalisasikan  Rp.137.500.000,- seperti di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas  dengan nama Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan DIR Trigadu (saluran 5.500 M).

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Ir.Ferry Madagaskar, Msi  yang sekarang menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas  beberapa waktu lalu mengatakan  pengalokasian dana kegiatan  yang dibuat pada 22 Februari 2017 tersebut mengalokasikan untuk 50 desa  rata-rata mendapatkan kuncuran dana Rp.200 juta, jadi jumlah dana yang dialokasikan kurang lebih Rp.10 milyar.

Kemudian dalam interval  lima bulan dari surat yang pertama (22 Juli 2017) yang ditanda tangani Wakil Bupati Sambas (Hj.Hairiah,SH,MH) tersebut,  Bupati Sambas, H.Atbah Romin Suhaili, Lc melayangkan kembali dengan surat yang kedua kalinya tertanggal 14 Juli 2017 bernomor : 610/163/DPUPR-8/2017, perihal Usulan Tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kedaulatan Pangan Subbidang Irigasi Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Sambas. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan R.I. bukan kepada  Menteri PUPR R.I, Dalam usulan  Bantuan Tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun 2017 di Kabupaten Sambas  tersebut diusulkan  sebesar Rp.15 milyar, sedangkan pengalokasi  kegiatannya juga  dibuat dan ditanda tangani  oleh mantan Kadis PUPR Kabupaten Sambas, Ir. Ferry Madagaskar, M.SI.  Dalam dua usulan  pengajuan usulan tambahan Dana (APBNP) Tahun 2017  baik yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Sambas, Hj.Hairiah,SH,MH dan Bupati Sambas, H.Atbah Romin Suhaili,LC  terdapat  perbedaan atau selisihnya sebesar Rp. 4.224.000.000,- (empat milyar rupiah dua ratus dua puluh empat juta rupiah). Ini mengundang pertanyaan publik mana yang benar?

Berdasarkan  Surat Edaran dari Kementrian Keuangan R.I.Dirjen Perimbangan Keuangan  bernomor : SE-2/PK/2017   tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani Dirjen Perimbangan Keuangan,  Boediarso Teguh Widodo huruf D Tentang Batas Waktu Penyampaian Usulan DAK, antara lain menyebutkan :  (1).  Usulan DAK Fisik disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat  melalui E-Planning paling lambat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017. (2).

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukann perbaikan atas usulan DAK Fisik yang telah disampaikan batas waktu penyampaian perbaikan paling lambat pada hari Rabo tanggal 31 Mei 2017, (3).  Apabila sampai dengan satu minggu sebelum batas waktu tersebut, Kepala Daerah belum menyampaikan Usulan DAK Kementrian/Lembaga Tehnis terkait, dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan penyampaian Usulan DAK. (4). Apabila Kepala Daerah tidak menyampaikan usulan DAK Fisik sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap tidak menyampaikan Usulan DAK Fisik.

Kalau mengacu kepada Surat Edaran Menteri Keuangan R.I. Dirjen Perimbangan Keuangan tersebut   tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Huruf (D) , maka Usulan Tambahan Dana DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Irigasi sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Sambas yang ditanda tangani Bupati Sambas, H.Atbah Romin Suhali, Lc dengan suratnya bernomor : 610/163/DPUPR-8/2017 tanggal  14 Juli 2017 yang ditujukan kepada  Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, sudah lewat waktu pengusulannya dan sudh ditutup di Kementrian Keuangan pada tanggal 31 Mei 2017, Sementara  usulan Dana DAK APBNP Tahun anggaran 2017 baru dibuat oleh Bupati Sambas tanggal 15 Juli 2017, artinya usulan tersebut sudah terlambat. Dan diduga usulan tersebut masih bisa direalisasikan oleh Kementrian Keuangan R.I.

Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Ir.Ferry Madagaskar,M.SI ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut beberapa waktu lalu oleh Media ini, dia  membenarkan.  Ditambahkan  masalah surat tersebut ditanda tangani Bupati ataupun wakil Bupati Sambas tidak menjadi masalah, sama saja. Dan Diakuinya memang awalnya ada timbul masalah, “Sampai saya dipindahkah tugasnya oleh Bupati menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, katanya. Tapi sekarang sudah clear,’’ungkapnya. (Dar).

 

289 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

About Biro Kalbar

Biro Kalbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa