Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Sebanyak 9.505 personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta pada 20 Oktober 2026, dengan mengutamakan pendekatan humanis dan mengantisipasi kepadatan lalu lintas.
JAKARTA – Sebanyak 9.505 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di sejumlah titik di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Aparat mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis agar penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya.
Pengamanan tersebut melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, serta personel pengamanan dalam (Pamdal). Kesiapan petugas dipastikan melalui apel pelayanan dan pengamanan kegiatan masyarakat yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Apel tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi 26 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan 26 kegiatan masyarakat lainnya yang dijadwalkan berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Menurut dia, kehadiran aparat di lapangan ditujukan untuk menjamin keamanan masyarakat dalam menggunakan hak demokratisnya.
“Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi,” kata Dadang sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Selasa (20/10/2026).
Dari total personel yang disiagakan, sebanyak 7.660 merupakan anggota Polri, 1.540 personel TNI, 135 personel Pemda DKI Jakarta, dan 170 personel Pamdal. Mereka ditempatkan di sejumlah lokasi kegiatan dengan mengutamakan pelayanan, komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dan humanis.
Dadang juga mengingatkan seluruh petugas agar menjaga profesionalisme dan mengendalikan emosi ketika menghadapi dinamika aksi. Setiap tindakan pengamanan harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Deddy Suryadi menekankan bahwa kehadiran aparat harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Ia meminta petugas tetap memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara tertib.
“Keberadaan aparat TNI-Polri yang ada di lapangan ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan untuk warga Jakarta,” kata Deddy.
Selain menjaga keamanan aksi, Polda Metro Jaya menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan, pelayanan lalu lintas disiapkan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan selama kegiatan berlangsung.
Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui akun resmi @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Warga yang membutuhkan bantuan kepolisian juga dapat menghubungi layanan 110.
“Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat Saling Menjaga Ruang Publik sebagai Sarana Penyampaian Pendapat, kami mengedepankan pelayanan agar aspirasi dapat disampaikan secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya sebagai bagian dari Kerja Melayani Jakarta,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menyiapkan rute alternatif untuk mengantisipasi kemacetan akibat aksi demonstrasi. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Firman Darmansyah memperkirakan kepadatan kendaraan terjadi di sekitar Monas, Jalan Sudirman-Thamrin, serta kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR/MPR RI).
“Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi penyampaian pendapat pada Selasa, 20 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIE hingga selesai, masyarakat diimbau mengantisipasi kepadatan dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Ji. Sudirman- Thamrin, serta Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat,” kata dia kepada wartawan, Selasa.
“Pengguna jalan diharapkan menyesuaikan waktu keberangkatan, memanfaatkan rute alternatif, dan menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan,” sambungnya.
Pengaturan keamanan dan lalu lintas tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan warga lainnya untuk beraktivitas. Pendekatan yang profesional, proporsional, dan humanis menjadi kunci agar aksi berlangsung damai serta tidak menimbulkan gangguan yang lebih luas. []
Redaksi 03
