Empat Tahun Informatif, Hutama Karya Perkuat Keterbukaan Publik

Hutama Karya memperkuat Ekosistem PPID 5.0 dan layanan informasi yang telah dimanfaatkan dalam 34 publikasi ilmiah di 10 negara untuk mempertahankan predikat Informatif pada Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026.

JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) berupaya mempertahankan predikat Informatif yang telah diraih selama empat tahun berturut-turut sejak 2022 melalui penguatan tata kelola dan pelayanan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut ditunjukkan perusahaan dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Predikat Informatif merupakan kualifikasi tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi badan publik. Melalui uji publik tersebut, Hutama Karya berupaya menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, paparan perusahaan disampaikan Direktur Human Capital and Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan bersama Komisaris Independen R. Wahyu Muryadi.

Presentasi keduanya dinilai tiga panelis, yakni Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Pusat Arman Fauzi, mantan Ketua KI Pusat periode 2016–2017 John Fresly, serta peneliti Institut Riset Indonesia (INSIS) Dian Permata.

Pada 2026, KI Pusat mengusung tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Uji publik menjadi salah satu tahapan akhir Monev untuk menentukan kualifikasi keterbukaan informasi badan publik.

Penilaian tersebut mencakup komitmen pimpinan, penerapan kebijakan keterbukaan informasi, serta dampak layanan informasi terhadap partisipasi masyarakat.

Muhammad Fauzan mengatakan keikutsertaan Hutama Karya dalam Monev merupakan bagian dari upaya mempertahankan konsistensi perusahaan dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, keberhasilan meraih predikat Informatif selama empat tahun berturut-turut tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif, tetapi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat.

“Predikat yang sebelumnya telah kami peroleh bukan menjadi tujuan akhir. Kami ingin memastikan informasi yang kami buka benar-benar bermanfaat. Ukurannya adalah seberapa banyak publik yang memakai informasi itu dan ikut terlibat,” ujarnya.

Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan mengerjakan proyek infrastruktur strategis nasional, termasuk Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS), Hutama Karya memiliki kewajiban menyediakan akses informasi publik sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada di bawah pembinaan langsung Direktur Utama (Dirut) Hutama Karya.

Perusahaan juga memperbarui surat keputusan direksi mengenai PPID setiap tahun sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan tata kelola dan pelayanan informasi. Dari sisi pengembangan layanan, Hutama Karya membangun Ekosistem PPID 5.0 yang mengedepankan integrasi sistem, inklusivitas, dan pengelolaan berbasis data.

Layanan keterbukaan informasi tersebut didukung 43 personel PPID yang tersebar di 23 unit kerja Hutama Karya Grup.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara daring maupun luring dengan pilihan pelayanan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Fasilitas layanan juga dirancang agar dapat diakses penyandang disabilitas.

Selain pelayanan permohonan informasi, prinsip keterbukaan diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui portal HK Circle.

Pengembangan layanan tersebut diklaim memberikan dampak terhadap peningkatan pemanfaatan informasi perusahaan. Sejak 2021, jumlah pemohon informasi meningkat lebih dari tiga kali lipat dengan mayoritas pemohon berasal dari kalangan mahasiswa.

Informasi yang disediakan Hutama Karya juga telah dimanfaatkan sebagai rujukan dalam 34 publikasi ilmiah di 10 negara. Capaian tersebut menunjukkan bahwa informasi perusahaan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi, tetapi juga mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan pengetahuan.

Dari aspek kecepatan pelayanan, rata-rata penyelesaian permohonan informasi tercatat selama tujuh hari. Capaian tersebut berada di bawah jangka waktu awal pemberian tanggapan tertulis selama 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan keterbukaan informasi publik.

Bagi Hutama Karya, peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan informasi menjadi bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebagai perusahaan yang terlibat dalam pembangunan jalan tol, jembatan, gedung, dan berbagai infrastruktur strategis, Hutama Karya menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek.

Melalui keikutsertaan dalam Monev 2026, Hutama Karya berharap dapat kembali mempertahankan predikat Informatif sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam memperoleh, memanfaatkan, dan mengawasi informasi mengenai pembangunan infrastruktur nasional. []

Redaksi