Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kejati Kaltara menyita enam bidang HGU milik PT Sebaung Sawit Plantation di Nunukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan fasilitas kredit investasi yang telah berjalan sejak 2017.
NUNUKAN – Enam bidang lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas keseluruhan sekitar 8.843,23 hektare milik PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP) disita dan disegel oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara). Langkah hukum tersebut menjadi bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit investasi yang melibatkan perusahaan perkebunan dan sebuah bank sejak 2017 hingga 2025.
Penyitaan dilakukan di Desa Plaju dan Desa Tepian, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026). Enam objek yang diamankan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan diduga berkaitan dengan perkara kredit investasi PT SSP yang tengah ditangani penyidik tindak pidana khusus Kejati Kaltara.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltara, Andi Sugandi, menjelaskan bahwa penyitaan dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, bersama tim penyidik.
“Penyitaan dan penyegelan dilakukan terhadap enam objek Hak Guna Usaha yang berada di Desa Plaju dan Desa Tepian, Kabupaten Nunukan. Tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang terus kami lakukan untuk memperkuat alat bukti maupun barang bukti dalam penanganan perkara tersebut,” jelas Andi Sugandi.
Enam bidang lahan yang disita terdiri atas HGU Sawit Nomor 12 seluas 8.278 hektare di Desa Plaju. Sementara lima bidang lainnya berada di Desa Tepian, yakni HGU Nomor 13 seluas 402,51 hektare, HGU Nomor 21 seluas 51,96 hektare, HGU Nomor 22 seluas 60,69 hektare, HGU Nomor 23 seluas 35,95 hektare, dan HGU Nomor 24 seluas 14,12 hektare.
Dalam pelaksanaannya, penyidik memasang papan penyitaan di sejumlah titik pada lahan tersebut sebagai penanda bahwa objek-objek itu telah masuk dalam tindakan hukum penyidikan.
Sebagaimana diberitakan Kaltara News, Jumat (13/11/2026), Andi menyebut penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada April 2026, kemudian dilanjutkan melalui surat perintah pada Juni dan Oktober 2026. Tindakan tersebut juga telah memperoleh penetapan pengadilan.
“Upaya paksa berupa penyitaan dan penyegelan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan, khususnya dalam mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT Sebaung Sawit Plantation,” tambahnya.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk, yang sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, kepada PT SSP dalam kurun 2017 hingga 2025. Penyidik menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sebelumnya, Kejati Kaltara telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Keduanya berinisial TKSD, laki-laki berusia 65 tahun yang menjabat Direktur Utama PT SSP, serta BF, perempuan berusia 58 tahun yang menjabat Group Head di PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau Bank Raya Agroniaga.
Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit, menelusuri aset yang berkaitan dengan perkara, serta menghitung potensi kerugian keuangan negara. Penyitaan enam bidang HGU tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengamankan barang bukti selama proses hukum berjalan. []
Redaksi 03
