Kemnaker mendorong penyelarasan regulasi dan inspeksi bersama lintas instansi di kawasan ASEAN untuk mencegah kecelakaan kerja serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pekerja sektor perikanan.
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat kerja sama pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor perikanan bersama negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN). Langkah tersebut dilakukan melalui penyelarasan regulasi dan pengawasan bersama (joint inspection) lintas instansi guna mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan pelindungan pekerja, serta mewujudkan kondisi kerja yang layak di industri perikanan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, saat membuka lokakarya bertajuk Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam arahannya, Ismail menegaskan bahwa penguatan pengawasan K3 menjadi bagian penting dari upaya pemerintah melindungi pekerja sektor perikanan yang menghadapi berbagai risiko keselamatan dan kesehatan selama menjalankan pekerjaannya.
Menurutnya, K3 telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja oleh Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) sejak 2022. Pengakuan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan pelindungan yang memadai, termasuk mereka yang bekerja di kapal penangkap ikan.
“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” jelas Ismail.
Ismail menjelaskan bahwa penguatan pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi secara terpisah. Diperlukan koordinasi antarlembaga serta penyelarasan aturan agar pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 di sektor perikanan berjalan lebih efektif.
Di tingkat regional, negara-negara anggota ASEAN telah merumuskan berbagai pedoman untuk meningkatkan pelindungan pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan industri perikanan.
Kerja sama tersebut antara lain dilakukan melalui Jaringan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ASEAN (ASEAN Occupational Safety and Health Network/ASEAN-OSHNET), yang menjadi wadah koordinasi negara-negara anggota dalam memperkuat standar K3.
“Komitmen regional ini diwujudkan melalui implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET (2022–2030), pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi regional, Kemnaker mendorong penerapan pengawasan terpadu melalui inspeksi bersama lintas instansi dan peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ketentuan K3 diterapkan secara efektif, terutama dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi dialami pekerja sektor perikanan.
Ismail juga mengaitkan penguatan pelindungan pekerja dengan komitmen penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Deklarasi HAM ASEAN.
Menurutnya, perlindungan hak pekerja sektor perikanan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan layak.
Penguatan pengawasan juga memiliki landasan hukum di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 188 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Konvensi tersebut mengatur standar pelindungan bagi pekerja kapal perikanan, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kondisi kerja.
Dalam kesempatan itu, Ismail menyampaikan apresiasi kepada sejumlah lembaga internasional dan regional yang telah mendukung peningkatan standar keselamatan kerja bagi pekerja sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara.
“Kemnaker turut memberikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan serta kolaborasi aktif dalam memajukan standar ketenagakerjaan dan K3 bagi pekerja sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.
Melalui penyelarasan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas, dan penguatan inspeksi bersama, kerja sama antarnegara ASEAN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan K3 sekaligus memperluas pelindungan bagi pekerja sektor perikanan agar dapat bekerja secara aman, sehat, dan bermartabat. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan